• Selamat Datang di Website Resmi Universitas Warmadewa - Bermutu, Berintegritas dan Berwawasan Lingkungan Kepariwisataan - Jalan Terompong 24 Tanjung Bungkak, Denpasar, Bali, Indonesia - Email : info@warmadewa.ac.id - Telp. 0361-223858 - Fax. 0361-235073

Kuliah Umum 'Pengelolaan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat'

  • 13 April 2018
  • 286 Pengunjung
Kuliah Umum 'Pengelolaan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat'

Universiitas Warmadewa (Unwar) menggelar kuliah umum bertajuk 'Pengelolaan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat' di Auditorium Widya Sabha Utama Unwar, Jumat (13/4). Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI DR. H. Harry Azhar Azis, M A., didapuk menjadi narasumber pada kuliah yang diikuti 300 mahasiswa dari berbagai jurusan di unwar. Acara dihadiri oleh Anggota VI BPK Repubkik Indonesia,  Wakil Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali, jajaran pimpinan dari BPK Provinsi Bali, Para Dekan dilingkungan Unwar,  Ka.  BAPPSIK,  dan Ka,  BAAK. 

Harry Azhar memaparkan sejumlah poin penting terkait anggaran keuangan negara, meliputi anggaran pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Peningkatan ketiga anggaran tersebut tiap tahun harus diikuti peningkatan efektifitas program, sehingga outcome yang dihasilkan memang berkualitas dan berdaya guna. Kedua, kata dia, peran BPK melalui pemeriksaan kinerja untuk mendorong pencapaian kesejahteraan masyarakat Indonesia. "Peningkatan anggaran tiap tahun di Indonesia tidak boleh tertinggal," kata dia di sela kuliah umum.

Menurut Harry, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu instrument pemerintah dalam mencapai sasaran pembangunan. Pada tahun keempat pelaksanaan program pembangunan Kabinet Kerja, fiskal diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan yang berkeadilan. "Terdapat tiga isu pokok yang berhubungan dengan fungsi anggaran dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ketiga fungsi tersebut memiliki peran penting dan terhubung satu sama lain," imbuhnya.

Pendidikan, lanjut Harry, menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat yang akan berdampak terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan politik suatu Negara dalam jangka panjang. Sehingga alokasi anggaran yang diberikan 20 persen dari APBN.  Begitu pula dengan kesehatan, bidang kesehatan merupakan investasi bagi pembangunan manusia. Tanpa hidup sehat, mustahil semua pekerjaan dapat dilakukan. Sehingga mejadi keharusan pengalokasian anggaran kesehatan minimal 5 persen dari APBN.

Dengan peran penting yang dimiliki oleh tiga faktor tersebut, tentu berdampak pada kenaikan anggaran tiap tahunnya. Kenaikan anggaaran ini harus linear dengan pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, perbaikan akses kesehatan serta perwujudan pendidikan yang berkualitas. Pemerintah harus memastikan agar anggaran tersebut bisa dikelola dengan baik untuk menghasilkan masyarakat yang lebih produktif.

Lebih lanjut, ia menyebut dalam penentuan alokasi anggaran, seharusnya ada target-target yang akan dicapai. Namun, antara kebijakan dengan realisasi alokasi seringkali tidak sesuai. Sehingga  perencanaan anggaran pemerintah selalu menjadi pertanyaan dari tahun ke tahun. Persoalan dana pendidikan, kesehatan dan infrastruktur bukan hanya terletak pada besaran anggaran melainkan juga soal penggunaannya yang berdampak untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing global.  

Berdasar data Neraca Pendidikan Daerah (NPD)  Bali yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), menunjukkan anggaran pendidikan di Bali yang berasal dari APBD hanya 3,7 persen dari total APBD. Artinya, alokasi anggaran pendidikan tersebut belum memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dalam APBN dan APBD. Ketua Yayasan Kesehahteraan KORPRI Propinsi Bali (YKKPB) yang diwakili oleh Wakil Ketua YKKPB berharap seluruh mahasiswa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Karena ilmu yang disampaikan nara sumber sangat bermanfaat untuk menambah wawasan mahasiswa sebagai kaum intelektual.

Dijelaskan pula secara singkat sejarah berdirinya Unwar pada tahun 1984 atas dasar keprihatinan para pendiri akan banyaknya jumlah lulusan SMA sederajat yang tidak tertampung di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Pihak yayasan berharap BPK pusat mau pun daerah senantiasa memberikan bimbingan, agar harmonisasi rektorat dengan yayasan terjaga dengab baik. Setelah pemaparan materi oleh narasumber selesai dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yg di moderatori oleh I Made Artawan, SE., MM selaki Ka.  BAPPSIK

  • 13 April 2018
  • 286 Pengunjung

Lainnya

Pencarian