Logo
Logo

Galeri Foto

 

Kumpulan Galeri Foto tentang Universitas Warmadewa

Galeri Video

 

Kumpulan Galeri Video tentang Universitas Warmadewa

Baca Artikel

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Oleh : | 27 Januari 2013 | Dibaca : 361 Pengunjung


PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI

Oleh Wayan Gede Suacana

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) tentang Kerja Sama dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ruang lingkup kerja sama ini meliputi Pendidikan Anti Korupsi (PAK), penelitian dan pengembangan, pertukaran data dan informasi, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), pengaduan masyarakat dan pengawasan serta penertiban barang milik negara.

Saat ini ada sekitar 45 juta orang Indonesia yang sedang menjalani pendidikan, sehingga upaya pengembangan PAK di perguruan tinggi merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Penerapan kebijakan baru ini diharapkan akan bisa menjawab persoalan korupsi yang kian marak dan  mulai merambah wilayah kampus.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah menyebutkan ada enam belas perguruan tinggi negeri yang terlibat dalam proyek pengadaan sarana dan prasarana terkait dengan kasus korupsi Angelina Sondakh. Anggaran pengadaan sarana dan prasarana di 16 universitas negeri tersebut  total bernilai Rp 600 miliar. Menurut data KPK, ke-16 perguruan tinggi negeri yang anggarannya dibagi di antara anggota DPR adalah Universitas Sumatera Utara sebesar Rp 30 miliar, Universitas Brawijaya sebesar Rp 30 miliar, Universitas Udayana sebesar Rp 30 miliar, Universitas Jambi sebesar Rp 30 miliar, Universitas Negeri Jakarta sebesar Rp 45 miliar, Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya, Universitas Jenderal Soedirman sebesar Rp 30 miliar, Universitas Sriwijaya sebesar Rp 75 miliar, Universitas Tadulako sebesar 30 miliar, Universitas Haluoleo sebesar Rp 40 miliar, Universitas Nusa Cendana sebesar Rp 20 miliar, Universitas Pattimura sebesar 35 miliar, Universitas Papua sebesar 30 miliar, Universitas Negeri Sebelas Maret sebesar Rp 40 miliar, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebesar Rp 50 miliar, dan Institut Pertanian Bogor sebesar 40 miliar (Kompas.com, Rabu, 20 Juni 2012).

Praktik korupsi di kalangan kampus ini pasti membuat kita khawatir dan bertanya-tanya,  apa yang terjadi dengan perguruan tinggi kita.  Padahal kampus adalah harapan bagi lahirnya sumber daya manusia unggul dan generasi-generasi bersih bangsa ini.

  • Kebutuhan PAK

Kondisi ini menjadikan tugas pokok  dan fungsi perguruan tinggi sebagai institusi pengembang  integritas dan  karakter semakin jauh dari harapan. Apalagi berkembang kecenderungan beberapa orang kampus mulai gemar melakukan lobi-lobi kepada menteri agar bisa menjadi atau menjabat kembali sebagai rektor, hingga pejabat rektor yang melakukan pendekatan agar bisa menjadi semacam satuan kerja di Kemendikbud.

Pentingnya peran perguruan tinggi sebagai penjaga dan pengembang integritas bangsa, bukan saja sebagai bagian dari gerakan antikorupsi. Pada saat yang sama institusi pendidikan ini bisa menjadi tonggak bagi  pembangunan akuntabilitas dan transparansi. Perguruan tinggi bisa menjadi motor penggerak integritas karena mampu berperan penting memberhentikan “supply” koruptor di negeri ini.

Memerangi korupsi melalui pendayagunaan jalur pendidikan formal sebagai suatu bagian menangani korupsi merupakan salah satu strategi yang diharapkan cukup signifikan, mengingat masyarakat terdidik inilah yang perannya dimasyarakat cukup dominan. Mereka tidak cukup hanya dibekali pengetahuan dan kemampuan bagaimana melakukan sesuatu pekerjaan atau jabatan dalam masyarakat, tetapi yang lebih utama adalah bagaimana menggunakan ilmu dan cara-cara tersebut dengan benar, tanpa harus melakukan korupsi, bahkan termasuk kiat-kiat untuk melawan korupsi, dorongan atau motivasi untuk aktif berperan dalam upaya memerangi atau memberantas korupsi (Tim LP3 UMY, 2004: 212).

Sebagai wujud komitmen bagi upaya pencegahan korupsi, Ditjen Dikti dan KPK telah membuat buku ajar PAK. Buku  ini berisi delapan bab materi pokok yang dapat di­sesuaikan dengan kondisi dan situasi  prog­ram studi di perguruan tinggi masing-ma­sing, yaitu: (1) pengertian ko­rupsi, (2) faktor penyebab ko­rupsi, (3) dampak masif korupsi, (4) nilai dan prinsip anti-ko­rup­si, (5) upaya pem­be­ran­tasan ko­rupsi di Indonesia, (6) ge­ra­kan, kerjasama dan in­stru­­men in­­ternasional pen­ce­ga­­han ko­rupsi, (7) tindak pidana korupsi da­lam peraturan pe­run­dang-un­dangan, dan (8) peranan ma­­hasiswa dalam gerakan anti-korupsi.

  • Tujuan dan  Perspektif Keilmuan

Tujuan pemberian materi PAK bagi ma­hasiswa adalah agar mereka mendapatkan pengetahuan yang cu­­­kup tentang seluk beluk ko­rup­­si dan pemberantasannya ser­ta menanamkan nilai-nilai an­ti korupsi sejak dini sehingga berkembang integritas diri dan lembaga. Dengan begitu diharapkan akan  tumbuh budaya anti-korupsi di kalangan mahasiswa dan perguruan tinggi yang men­dorong segenap unsur perguruan tinggi dapat ber­peran serta aktif dalam gerakan anti korupsi. Tujuan jangka pan­­jangnya adalah bisa menghasilkan generasi penerus, sarjana lulusan perguruan tinggi yang tidak “catat nilai”, profesional dan berintegritas serta memiliki komitmen kuat pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di In­do­nesia.

Metode  pembelajaran PAK diawali dengan pelatihan bagi para dosen (ToT) yang akan mengampu mata kuliah PAK. Dirjen Dikti Djoko Santoso memberikan wewenang bagi pengelola perguruan tinggi untuk menjadikan PAK sebagai pelajaran sisipan, mata kuliah pilihan ataupun wajib di dalam ku­ri­kulum program studi yang diselenggarakan secara reguler dalam satu semester. Beberapa perguruan tinggi yang sudah mewajibkan mahasiswa mengambil  mata kuliah ini adalah Uni­ver­­­sitas Indonesia, Uni­ver­sitas Pa­­ra­madina,  In­stitut Teknologi Bandung, Uni­­­versitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada, Uni­versitas Ne­geri Semarang dan beberapa per­guruan tinggi lain yang ber­ko­mit­men  akan me­­laksanakan.

Beberapa perspektif keilmuan yang dieksplorasi ke dalam berbagai mata kuliah yang terkait dengan PAK seperti Korupsi Birokrasi/ Korupsi Politik serta Sosiologi Korupsi  di Fisipol,  Hu­kum Pidana Korupsi pada se­jumlah Fakultas Hukum, dan mata kuliah Ko­­rupsi dan Agama pada se­jum­lah Fakultas Filsafat dan Agama.  Namun, ti­dak tertutup  ke­mungkinan ma­teri dan me­tode pem­be­la­ja­ran PAK  juga diberikan dalam  bentuk pen­di­dikan diluar mata kuliah, seperti seminar,  penerapan zona integritas dan wilayah bebas korupsi di kampus.

Akhirnya, tantangan besar  perguruan tinggi kita saat ini adalah mengembalikan pendidikan pada fungsinya sebagai pembentuk karakter bangsa yang tidak hanya bertugas sebagai wahana transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, penguasaan keterampilan dan seni, tetapi juga mem­­bangun semangat dan kom­­petensinya sebagaiagent of change bagi kehidupan ber­mas­yarakat, berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi.

Penulis, dosen Ilmu Pemerintahan dan Kepala LPM Universitas Warmadewa


Oleh : | 27 Januari 2013 | Dibaca : 361 Pengunjung


Artikel Lainnya :

Lihat Arsip Artikel Lainnya :