• Selamat Datang di Website Resmi Universitas Warmadewa - Bermutu, Berintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Kepariwisataan - Jalan Terompong 24 Tanjung Bungkak, Denpasar, Bali, Indonesia - Email : info@warmadewa.ac.id - Telp. 0361-223858 - Fax. 0361-235073

Korupsi Makin Jamak

  • 03 Februari 2014
  • Dibaca: 1804 Pengunjung
Korupsi Makin Jamak

KORUPSI MAKIN JAMAK

Oleh Wayan Gede Suacana

Tanggal 9 Desember setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Antikorupsi. Peringatan ini penting di tengah berbagai kasus korupsi yang kian marak di negeri ini. Sudah 59 tahun (1954-2013) gerakan antikorupsi dilakukan di Indonesia, tetapi belum kelihatan nyata hasilnya. Justeru sebaliknya, korupsi menjadi semakin jamak dan marak sehingga hampir tiada hari tanpa (berita) korupsi.

Sumber data Lembaga Transparency Internasional Indonesia (TII), Rabu 10 Juli 2013 menempatkan Indonesia berada di empat negara terbawah dalam urutan tingkat korupsi. Berdasarkan indeks persepsi korupsi (IPK) yang dilansirnya Indonesia berada di angka 32. Indeks persepsi korupsi ini merupakan indikator gabungan yang mengukur tingkat persepsi korupsi dari negara-negara.Dalam survei yang dilakukan TII,Indonesia menempati urutan 118 dalam urutan negara terkorup, dan Indonesia berada di bawah Thailand (urutan 88) dan Filipina (urutan 108). Sedangkan tiga negara dibawah Indonesia antara lain Vietnam, Laosdan Myanmar.Survei yang dilakukan Political Economic Risk Consultancy (PERC) juga  mencatat Indonesia sebagai negara terkorup di kawasan Asia. Penanganan perkara korupsi melalui KPK dan Kejagung per tahun mencapai 1.600 hingga 1.700 perkara. Jumlah ini menduduki peringkat kedua di dunia setelah China yang mencapai 4.500 perkara.

Bentuk dan modus korupsi yang terjadi sangat beragam, menggurita dan menggerorogoti hampir semua lembaga negara tanpa kecuali. Mulai dari penyelewengan jabatan secara halus hingga pola-pola yang sangat transparan dan kasat mata. Bahkan, dalam beberapa  kasus menunjukkan  korupsi ternyata tidak hanya melanda daerah-daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga, daerah-daerah yang relatif miskin sumber daya alam. Singkatnya, sebab musabab terjadinya kasus korupsitidak pernah ada penjelasan tunggal.

Korupsi merupakan akumulasi berbagai kondisi yang didalamnya, meminjam istilah Jeremy Pope, “bertemunya antara keinginan dan kesempatan secara bersama-sama”.  Pemupukan keinginan untuk korupsi hadir, ketika proses pemilihan kepala daerah, tidak mampu keluar dari tradisi politik uang dalam berbagai variasinya. Kesempatan terciptakan, akibat lemahnya kontrol DPRD yang tidak memerankan fungsi pengawasan terhadap eksektuif, tetapi cenderung mempraktikkan “simbiose-mutualistik” dengan eksekutif.  Lembaga-lembaga keagamaan yang menjadi tumpuan kesadaran kritis dan agen moralitas, cenderung  memilih hubungan positif dengan pemerintah daripada bergabung dengan kelompok masyarakat sipil.

Disamping itu, bangunan infrastruktur hukum masih pasif dalam penjaga keadilan dan belum menempatkan diri sebagai penegak keadilan yang sebenarnya. Bahkan dalam beberapa kasus, masih terjebak pada penyakit konvensional dalam “memperjual-belikan” perkara. Kondisi birokrasi juga masih  belum beranjak sebagai “pangreh praja" sehingga prinsip-prinsip clean government dan good governance masih sebatas retorika politik. Hingga kini belum ada tanda-tanda berkurangnya penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hampir semua APBD yang ada adalah semangat kepentingan pribadi dan partai politik yang mendominasi kehendak menyejahterakan masyarakat.

Gerakan antikorupsi bukannya tidak ada, tetapi masih jauh dari harapan. Sejak tahun 1955, Menteri Keuangan Dr. Sumitro ketika bertemu dengan Dewan Pengawasan Keuangan meminta agar dewan itu melakukan penyelidikan di berbagai kementerian, jawatan mengenai ‘geldelijk beheer’ dan pelanggaran hukum yang mungkin terjadi.Menteri Keuangan juga memerintahkan kepada Jawatan Akuntan Negeri untuk mengerahkan seluruh tenaga guna melakukan pemeriksanaan-pemeriksaan (Harian Mestika, 19 Agustus 1955). Setelah itu gerakan antikorupsi terus berlanjut dengan keluarnya berbagai bentuk kebijakan pemerintah, seperti: Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957; UU 24 prp/ 1960; Tim Pemberantasan Korupsi (1967); UU 3/1971; Operasi Tertib (1977);Tap MPR No. XI/MPR/1998; UU 28 dan 31/1999;KPKPN (1999);TGPTPK (1999); UU 20 /2001; KPK–UU 30/ 2002; dan Timtas Tipikor (2004).

Korupsi merupakan penyakit endemik yang terus tumbuh dan berkembang  seiring lemahnya integritas publik. Beberapa abad silam pakar gerakan  reformasi di China, Wang An Shih menyatakan korupsi muncul karena kekuasaan bermoral rendah dan hukum yang lemah. Akar persoalannya terletak pada simton kegagalan akuntabilitas dalam kinerja lembaga pemerintahan.

Oleh karena penyebab, peluang dan modus korupsi dari masa ke masa juga selalu berkembang, maka untuk mengatasinya perlu dilakukan tiga pendekatan. Pertama, sistemik dengan membenahi dan memberdayakan suprastruktur maupun infrastruktur lembaga, termasuk perguruan tinggi sebagai penghasil SDM. Kedua, abolisionistik dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memberdayakan penegakkan hukum. Ketiga,  moralistik dengan memperkuat benteng etika, moral birokrat dan politisi dengan cara mengurangi monopoli, membatasi dan mengklarifikasi segala kewenangan serta menerapkan transparansi.

 

Artikel dimuat pada Majalah Bali Post No. 14 2-8 Desember 2013

Penulis, Ketua Pusat Kajian Integritas dan Akuntabilitas Publik Universitas Warmadewa

  • 03 Februari 2014
  • Dibaca: 1804 Pengunjung

Artikel Lainnya

Cari Artikel