KKNI adalah kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan suatu ukuran pencapaian proses pendidikan sebagai basis pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang (biak yang diperoleh secara formal, non formal, in formal, atau otodidak)

Secara ringkas KKNI ini terdiri dari sembilan level kualifikasi akademik SDM Indonesia dan akan diresmikan dengan Peraturan Presiden. Ditargetkan Dokumen Peraturan Presidennya sudah masuk ke Sekretaris Negara pada akhir Januari 2010.

Saat ini Draft 9 level deskriptor kualifikasi SDM Indonesia sudah selesai disusun. Bersama Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) sedang dibahas point demi pointnya termasuk penyelarasan pasal demi pasalnya

Menurut Dirjen Dikti, Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D, Proses penyusunan KKNI ini termasuk cukup cepat, karena beberapa negara membutuhkan waktu belasan tahun untuk melakukannya.

Dengan adanya KKNI ini menurut Dirjen akan merobah cara melihat kompetensi seseorang, tidak lagi semata dari Ijazah tapi dengan melihat kepada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas (formal, non formal, in formal atau otodidak) yang akuntabel dan transparan.

Dengan adanya KKNI ini juga akan terjadi beberapa hal misalnya adanya proses Recognition of Prior Learning.

KKNI akan membangun kesadaran mutu para penyelenggara pendidikan di Indonesia untuk menghasilkan kualitas SDM yang sesuai dengan deskriptor kualifikasi. Ini juga akan membuat fondasi pengakuan, akses, kolaborasi sumber daya manusia kita di dunia Internasional dan pada gilirannya akan meningkatkan daya saing bangsa. KKNI juga mendorong terbangunnya country education profile dengan data yang komprehensif. www.dikti.go.id

Data monitor, 2009 menunjukkan bahwa wanita di dunia mengekpresikan “cantik” sebagai kebutuhan. Lebih lanjut cantik dimaknai dengan skala prioritas yaitu : kecantikan kulit, rambut, body dan penampilan. Dalam top beauty 2010 ada penambahan attitude katagori cantik yang disebut “Mood Beauty”. Fenomena evolusi peradaban menuju satu kata yang bermakna “cantik” telah berpengaruh siginifican pada dunia ilmu pangan, karena cantik pasti berawal dari keseimbangan pola makan, makanan yang dikonsumsi serta nutrition value yang di intake kedalam kehidupan sehari-hari. Fokus perhatian para pakar kecantikan dan ahli pangan telah melahirkan satu bidang kajian baru yang disebut sebagai Cosmeceuticals Foods yang membidangi fitofarmaka, fitonutrien, makanan/minuman kosmetik, functional/Foshu drink maupun healthy drink . Bidang ini sangat berbeda dengan bidang kosmetika lain yang bersifat ; topical, intra seluler/suntik, tablet oral, jamu, ataupun surgery. Berkembangnya Ilmu pangan menuju Pharma foods dan Cosmeceuticals foods (Journal Food Industry, April 2010) telah menyebabkan bidang ilmu pangan sebelumnya menjadi bidang yang bersifat konvensional, oleh karena itu komunitas pakar pangan wajib meng-update kepakarannya mengikuti perkembangan pasar & saint.

Di Indonesia, hampir semua keluarga mempunyai warisan leluhur untuk mempercantik dirinya. Traditional beauty berawal dari kekaguman wanita akan etos kecantikan putri keraton. Perilaku kecantikan seorang putri ini telah berjasa besar terhadap perkembangan industri jamu nasional (Mustika ratu, Jago, Marta Tilaar dll). 5 tahun belakangan, etos penggalian sumber kecantikan dari negeri timur termasuk Indonesia menjadi perhatian super model internasional. Upaya untuk lebih cantik alami sempat menjadi issue global; namun seperti halnya konsep kecantikan, makanan, supplemen, dan konsep lainnya; trend beauty modern selalu mempunyai pangsa pasar lebih besar dari traditional beauty. Oleh karenanya perusahaan besar seperti Shiseido (japan), Lancome, Lauvree (Paris), Adjinomoto telah menjalin kemitraan dengan perusahaan minuman terbesar dunia seperti Coca Cola, Nestle, Pepsi Cola meluncurkan produk makanan dan minuman cosmeceuticals. Kerja sama ini menjadi bukti riil pergeseran ilmu pangan dan farmasi membentuk bidang link antara science & industry yang diyakini akan menghasilkan banyak uang bagi kalangan professional.

Munculnya bidang ini telah menyebabkan perkembanganbeverages research dan apllication tidak saja menuju basic science contemporer kearah bioactive ingredient namun juga menukik pada 3 attribute aplikasi, yaitu pleasure, function dan Convenience. Ketiga attribut ini dikalangan praktisi minuman disebut dengan “trilogi beverages” yang menjadi dasar dari “what does the consumer want & what the reason why consumer buying the beverages?”. Hal ini penting untuk menjaga sustainability industry dan perkembangan saint. Konsep trilogy beverages telah diterjemahkan oleh ahli marketing dibidang fast moving consumer Good (FMCG) kedalam architectural product market berupa main jobs & competitiveness beverage functions as to: improve me, lift me up, excite me, recharge me, sustaine me, rehydrate me, equipt me, fix me and detoxify me. Main job inilah dijadikan segmentation market and how to distribute and penetrate the market FMCG needs. Tentu saja segmentasi market tidak terbatas pada beverages main jobs, namun juga berhubungan dengan stage of human life.

Berkembangnya cabang ilmu pangan kearah cosmeceuticals drink telah melahirkan aktif ingredien berupa CoQ10, AHA, Collagen, proantocyanidin, powerfull antioxidant (Goji/Acai), megadosis ingredien dll. Bidang ini sudah tentu juga dilandasi dengan meningkatnya kualitas ingredien dari technical geade menuju food & Pharma grade yang wajib didasari dengan efficacy & Clinical approval. Untuk parameter Efficacy & Clinical approval merupakan teknik pembuktian yang tidak pernah dikenal dalam sejarah ilmu pangan.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, skin beauty, hair beauty, slim beauty adalah topic kajian masa lalu yang diikuti dengan topik terbaru berupa Mood beauty. Mood beauty adalah advance cosmeceutical drink yang digali dari konsep yang telah lama terpendam dalam kasanah budaya piraun dan budaya timur. Mood beauty drink adalah sebuah konsep kecantikan yang didasari dengan kenyataan bahwa “cantik” tidak terbatas pada kalangan orang kaya berduit, yang bisa membeli dan menerapkan style apapun untuk mempercantik dirinya. Namun jauh lebih mendasar dari semua itu cantik bisa berawal dari ranjang. Karena dalam stage oh human life wanita menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berada ditempat tidur. Maksudnya adalah kecantikan berawal dari kualitas tidur manusia. Konsep Mood Beauty didasari oleh kenyataan bahwa kecantikan bersifat inner beauty, yaitu dimulai dari bagaimana menciptakan ketenangan di dalam diri sendiri. Secara neurology, ketenangan akan muncul apabila otak memancarkan gelombang alpha lebih banyak dari gelombang beta, gamma dan teta. Gelombang ini dipengaruhi oleh kerja neurotransmitter otak kita yang didominasi oleh neurotransmitter GABA.

Secara ilmu pangan traditional, banyak tanaman tropis yang diklaim mampu meningkatkan pancaran gelombang cantik (alpha brain wave) tersebut diantaranya adalah tanaman kava-kava, rice germ extract (benih padi), loloh kunyit-asem dan bioactive lainnya. Oleh karenanya mulailah membangun kecantikan (inner beuty) dari rumah tanggga kita, salah satunya adalah dengan menciptakan rasa tenang dengan meditasi, rajin bersembahyang karena pada saat sembahyang otak kita diarahkan menuju fokus gelombang kecantikan (alpha) melalui intrumentasi mantra trisandya, kidung warga sari, aroma terapi dupa, bahu segar buah-buahan, genta pendeta, serta siraman tirta yang senantiasa mengarahkan otak menuju ketenangan jasmani-rohani. Oleh karenanya setelah kita pulang dari pura dengan attribut bunga ditelinga dan wija didahi anda akan kelihatan jauh lebih cantik dan alami.

Sekian.
Nyoman Artha

Praktisi Pangan.

• Memperkuat Kapasitas
Pelatihan ini menurut Ketua Panitia Drs. I Nyoman Wiratmaja, M.Si diikuti oleh 35 orang dari kalangan LSM, media massa, yayasan dan akademisi ini. Tujuannya untuk memperkuat kapasitas peserta untuk menilai, mendisaen dan menerapkan proses CRC dalam berbagai konteks layanan publik. Dengan menggunakan umpan balik dari pemakai, maka peserta CRC nantinya dapat mengukur dan memeringkat kinerja agen layanan publik. Di samping itu metode CRC akan memfasilitasi prioritas reformasi dan tindakan-tindakan koreksi dengan memfokuskan perhatian pada masalah-masalah yang diungkap. Dengan cara mengumpulkan umpan balik dari warga tentang kualitas dan kecukupan jasa publik dari pemakai yang sesungguhnya, maka CRC menurut dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol Unwar ini akan memberikan dasar yang tepat serta agenda yang proaktif kepada masyarakat dan pemerintah daerah agar dapat melakukan dialog guna memperbaiki pemberian layanan umum.

Rektor Unwar Prof. Dr. I Made Sukarsa, SE., M.S. dalam kata pembukaan menyambut baik kegiatan ini. Menurutnya saat ini memang ada tuntutan akan transparansi penyelenggaraan layanan publik pada masyarakat saat ini. Dengan penguasaan metodologi dan advokasi CRC menurutnya, peserta akan mampu tidak hanya menyuarakan aspirasi secara oral, tetapi juga disertai dengan data yang berkualitas dan sistem perbandingan. Program ini nantinya diharapkan bisa diikuti oleh mahasiswa untuk lebih mengasah kepekaan sosial sosial mereka dengan metode CRC sebelum mereka menjadi sarjana. Beberapa dosen Universitas Warmadewa yang telah mendapatkan pelatihan pertama dan kini menjadi fasilitator menurutnya bisa menjadi sebuah tim CRC yang tangguh dengan bekerjasama dengan LSM dan media massa.

• Metode Penilaian Terbaik
Menurut ekonom WBI Dr. Migara O. Da Silva, salah satu instruktur dalam kegiatan ini, CRC adalah alat praktik terbaik secara internasional guna meningkatkan pemberian layanan publik. CRC pertama kali dikembangkan di Bangalore, India. Frustasi dengan keadaan yang buruk pada layanan publik, maka sekelompok warga swasta di Bangalore melakukan upaya untuk mengumpulkan umpan balik dari para pemakai layanan. Keberhasilan dari upaya awal di Bangalore ini mengantar pada terciptanya Public Affairs Centre (PAC), sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas governance di India. Sejak tahun 1995, PAC secara mandiri telah melakukan kemitraan dan melakukan beberapa CRC di Bangalore dan di berbagai lokasi lainnya di India, Filipina, Vietnam, Ukraina, Tajikistan, Ethiopia, Tanzania dan kini di Indonesia.

Metode CRC menurutnya merupakan alat yang kuat pada saat digunakan sebagai rencana lokal maupun regional guna meningkatkan kualitas layanan publik. Lembaga-lembaga yang sedang melakukan program untuk meningkatkan layanan dapat menggunakan CRC untuk menentukan apakah perubahan-perubahan yang terjadi sungguh diperlukan dan untuk melakukan evaluasi terhadap dampak dari perubahan-perubahan tersebut.
Sebagai alat diagnosa CRC dapat menyediakan informasi kualitatif dan kuantitatif bagi warga mengenai standar yang digunakan dan celah-celah yang ada dalam pemberian layanan. CRC juga mengukur tingkat kesadaran publik terhadap hak dan tanggung jawab warga. Jadi, CRC merupakan alat yang kuat, pada saat pemantauan layanan adalah lemah, sehingga menyediakan gambaran perbandingan mengenai kualitas layanan dan membandingkan umpan balik antar lokasi /kelompok demografis guna mengidentifikasi segmen-segmen dimana bagian dari layanan cukup lemah.

Sebagai alat akuntabilitas CRC mengungkapkan dimana saja lembaga-lembaga yang bertanggungjawab dalam pemberian layanan belum mencapai apa yang telah ditugaskan atau standar layanan yang diharapkan. Temuan-temuan dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan meminta perbaikan-perbaikan tertentu dalam layanan. Para pelaksana layanan publik dapat terstimulasi untuk bekerja dalam menangani beberapa hal khusus.

Sebagai alat acuan, CRC jika dilakukan secara periodik, dapat melacak perubahan jalur dalam kualitas layanan, untuk kurun waktu yang berjalan. Perbandingan dari temuan-temuan di CRC akan mengungkap perbaikan-perbaikan ataupun penurunan dari pemberian layanan. Sama halnya, maka dengan dilakukannya CRC sebelum maupun sesudah memperkenalkan program/ kebijakan baru untuk mengukur dampaknya, adalah sangat efektif. Dengan menerapkan metode CRC juga bisa untuk mengungkapkan biaya-biaya terselubung. Umpan balik warga dapat mengungkap biaya-biaya ekstra, yang melebihi biaya yang ditetapkan pada saat menerima layanan publik. Dengan demikian CRC memberikan informasi mengenai porsi warga yang membayar suap (baik yang diminta maupun yang tidak) dan juga besarnya bayaran-bayaran tersebut dan memberikan estimasi terhadap sumber daya pribadi yang dibelanjakan untuk mengkompensasi penyediaan layanan publik yang buruk. (Wayan Gede Suacana)
Sumber : Tabloid Suluh Bali

Kemudian juga muncul kerajaan Chenla(Angkor) di Kamboja dan kerajaan Champa( Lin-yi) di Vietnam2. Demikian pula di Sumatra, timbul kerajaan Kuntala, Malayu (Suarnabhumi) dan Sriwijaya, raja-raja mereka awalnya diyakini berasal dari India serta dengan nama rajakula Warmadewa pula. Selanjutnya di Jawa Barat, muncul kerajaan Salakanegara dan Tarumanegara, dengan raja berwangsa Warmadewa pula, di Jawa Tengah berdiri kerajaan Kalingga ( Keling atau Holing) dan Mataram, raja-raja awalnya berasal dari India, dimana ada raja berwangsa Warmadewa dan ada pula berwangsa Sanjaya .

Pada saat berikutnya, kerajaan Sriwijaya berekspansi menguasai pantai utara Jawa dan Bali, mendirikan wangsa Sailendra di Jawa Tengah dan kerajaan Singhadwara di Bali. Jadi leluhur raja-raja dinasti Warmadewa diyakini berasal dari India, sehingga berdasarkan berita dari It-Sing,pada tahun 695 M, adat tradisi di semua negara tadi hampir serupa, karena mereka menganut agama dan kebudayaan yang hampir sama berasal dari India. Mengapa mereka yaitu kaum Shaka, Pallawa dan Yawana menyebar meninggalkan India? Ini disebabkan pada awal tarikh masehi kaum Kushan ( Mongol) mendesak mereka ke India bagian selatan(wilayah Tondaimandalam,sebelah barat Madeas), dimana para pewaris mereka mendirikan kerajaan Pallawa. Kemudian pada abad ke-4, Samudra Gupta(335-375) menaklukkan kerajaan Pallawa, yang mana penaklukkan ini menyebabkan banyak vassal raja Pallawa pergi meninggalkan India menuju Funan , Kutai, Sumatra dan Jawa.

Sejak itu, kawasan Asia Tenggara menjadi wilayah kekuasaan dinasti Warmadewa. Dinasti Warmadewa dilihat dari asal usulnya merupakan campuran dari bangsa Yunani(Yawana), Persia(Pallawa) dan Shaka. Konon , berdasarkan Sejarah Melayu karya Tun Sri Lanang tahun 1612, dinasti Warmadewa merupakan keturunan dari Raja Makedonia-Yunani, Alexander Yang Agung(Iskandar Zulkarnaen) yang pernah menguasai India pada abad IV SM. Kemudian diceritakan, ada keturunan Beliau datang ke Sumatera dan menjadi cikal bakal dinasti Warmadewa bermula di Bukit Siguntang ,Palembang. Beliau adalah Paduka Sri Tri Bhuana yang menjadi pangkal empat jurai rajakula di Asia Tenggara, yaitu Palembang(Sriwijaya), Majapahit, Semenanjung Malayu dan Minangkabau8. Menarik juga untuk dicermati, kata Alexander mempunyai arti pria yang melindungi atau pria yang dilindungi, makna yang sama dengan kata Warmadewa.

2. Dalem Sri Kesari pendiri Dinasti Warmadewa di Bali
Raja dinasti Warmadewa pertama di Bali adalah Dalem Sri Kesari Warmadewa [ yang bermakna Yang Mulia Pelindung Kerajaan Singha]1 yang dikenal juga dengan Dalem Selonding, datang ke Bali pada akhir abad ke-9 atau awal abad ke-10, beliau berasal dari Sriwijaya(Sumatra) dimana sebelumnya pendahulu beliau dari Sriwijaya telah menaklukkan Tarumanegara( tahun 686) dan Kerajaan Kalingga di pesisir utara Jawa Tengah/Semarang sekarang. Persaingan dua kerajaan antara Mataram dengan raja yang berwangsa Sanjaya dan kerajaan Sriwijaya dengan raja berwangsa Syailendra( dinasti Warmadewa) terus berlanjut sampai ke Bali.

Di Bali, Sri Ratu Ugrasena (915-942), raja kerajaan Singhamandawa (pusat istana di Sukawana, Penulisan, Bangli) yang berkaitan dengan kerajaan Kanuruhan dan Mataram(Sanjayawangsa) bersaing dengan Dalem Sri Kesari Warmadewa yang mulanya beristana di Bhumi Kahuripan Singhadwara (dekat Pura Besakih sekarang) kemudian memindahkan ibukota ke Pejeng. Di dalam Purana Bali Dwipa, diceritakan Dalem Sri Kesari Warmadewa menaklukkan raja Mayadanawa yang memerintah di Bali dimana pada masanya melarang upacara dewa yajna di Pura Kahyangan seluruh Bali7. Oleh Dalem Sri Kesari, pura-pura yang rusak kemudian diperbaiki, setelah itu beliau mengadakan upacara yajna untuk memuja Tuhan dan menghormati para leluhur dilaksanakan pada hari Budha Kliwon Dunggulan yang kelak disebut hari Galungan atau hari kemenangan. Pulau Bali kembali menjadi aman dan makmur serta wilayah kekuasaan meliputi Makasar, Sumbawa, Sasak dan Blambangan.

Rupanya persaingan ini dimenangkan oleh dinasti Warmadewa, karena sejak tahun 942 tidak ada lagi prasasti yang dikeluarkan oleh Sri Ratu Ugrasena. Dalem Sri Kesari Warmadewa menyatakan dirinya raja Adhipati yang berarti dia merupakan penguasa di Bali mewakili kekuasaan Sriwijaya. Kemungkinan beliau adalah keturunan dari Balaputradewa, hal ini berdasarkan kesamaan cara penulisan prasasti , kesamaan dalam menganut agama Budha Mahayana dan kesamaan nama dinasti Warmadewa. Berdasarkan prasasti Blanjong di Singhadwara,Sanur, prasasti Panempahan di Tampaksiring dan prasasti Malatgede yang ketiga-tiganya ditulis pada bagian paro bulan gelap Phalguna 835 S atau bulan Februari 9135, beliau berhasil mengalahkan musuh-musuhnya baik di luar pulau maupun di pedalaman Bali. Tapi kemenangan ini mungkin tidak menyeluruh karena di pedalaman wilayah kraton Singhamandawa masih berkuasa Sri Ratu Ugrasena hingga tahun 942.

Persaingan antara dua dinasti mungkin sekali berubah menjadi kerjasama, apakah melalui perkawinan atau yang lain, karena setelah berakhirnya masa Sri Ratu Ugrasena, yang menjadi raja di Bali adalah dari dinasti Warmadewa yaitu keturunan Dalem Sri Kesari, Sang Ratu Aji Tabanendra Warmadewa(955-967), beliau juga bergelar Sri Candrabhaya Singhawarmadewa atau Indra Jayasingha Warmadewa, memerintah bersama istrinya Sang Ratu Luhur Sri Subhadrika Warmadewi, yang mendirikan pemandian Tirta Empul Tampaksiring pada tahun 960. Semasa pemerintahannya beliau memperkenankan pendeta Siwa mendirikan pertapaan di Air Madatu, tempat dimakamnya Sang Ratu Ugrasena. Situasi seperti ini sangat mirip dengan situasi di Jawa pada masa Kerajaan Mataram, dimana ada persaingan kekuasaan sekaligus kerjasama antara dua dinasti, Sanjaya dan Syailendra. Selanjutnya kekuasaan digantikan oleh putra beliau, Sri Jana Sadhu Warmadewa.

Pada masa beliau ini, konon Bali pada tahun 983 dikuasai oleh Ratu Sri Maharaja Sriwijaya Mahadewi yang diperkirakan berasal dari kerajaan Sriwijaya. Setelah itu berkuasa Sri Dharma Udayana Warmadewa(989-1011). Beliau lahir sekitar tahun 963. Sebelum menjadi raja di Bali, beliau pergi ke Jawa Timur, untuk mempersiapkan diri menjadi raja dengan mendirikan pemandian Jalatunda tahun 987 dan melakukan tapabrata di puncak Gunung Penanggungan. Pada saat pemerintahan Sri Udayana adalah puncak kejayaan dinasti Warmadewa di Bali, beliau mempersunting putri dari Jawa Timur, Mahendradatta Gunaprya Dharmapatni, putri dari raja kerajaan Watu Galuh Sri Makuta Wangsa Wardhana. Saudara Mahendradatta adalah Sri Dharmawangsa Teguh Anantawikrama Tunggadewa, yang menggantikan ayahnya menjadi raja Watu Galuh3,6.

Pada masa pemerintahan beliau berdua, Udayana dan Mahendradatta, datang ke Bali seorang pendeta besar bernama Mpu Kuturan, kakak seperguruan dari Mpu Bharadah, melakukan reformasi terhadap agama Hindu dengan menyatukan sembilan sekte di Bali menjadi Tri Murti dan nama agama disepakati adalah Agama Siwa-Buddha. Raja Udayana memiliki 3 orang putra, yang pertama adalah Sri Airlangga,lahir tahun 1000 yang kelak menjadi Raja Kahuripan,yang kedua,Sri Wardhana Marakata Pangaja Tungadewa(1011-1049), menjadi raja menggantikan ayahandanya, dan yang ketiga Sri Anak Wungsu, yang naik tahta menggantikan kakaknya(1049-1079). Setelah wafat, kekuasaan dipegang oleh Sri Maharaja Sri Walaprabhu. Setelah itu sejak tahun 1088, kekuasaan dijalankan oleh putri Sri Anak Wungsu yaitu Ratu Sakalindhu Kirana(1088-1101), dengan gelar Paduka Sri Maharaja Sri Sakalindu Kirana Sana Guna Dharma Laksmi Dhara Wijaya Utunggadewi atau Paduka Sri Maharaja Gon Karunia Pwa Swabhawa Paduka Sri Saksatnira Harimurti Jagatpalaka Nityasa., beliau merupakan raja putri yang pertama di Bali. Kemudian dari istri yang lain, dua putera yaitu, Sri Suradhipa, menjadi raja pada tahun 1101-1119, dilanjutkan oleh sang adik yaitu Sri Jayasakti(1119-1150).

Sebelum Sri Jayapangus berkuasa, yang menjadi raja di Bali adalah Hari Prabhu. Hari Prabhu yang juga dikenal dengan nama Ragajaya berkuasa selama 27 tahun. Sri Jayapangus berkuasa mulai sekitar tahun 1177 sampai tahun 1181. Sri Jayapangus digantikan oleh Sri Maharaja Sri Arya Dingjaya Katana(1181-1200), kemudian dilanjutkan oleh anaknya Sri Maharaja Aji Ekalayalancana(1200-1204). Kemudian, yang menjadi raja adalah Batara Guru Aji Kunti Kontana, yang memiliki dua anak ( kembar) putra dan putri, yang putra bernama Sri Dhanadiraja Lancana dan yang putri bernama Sri Dhanadewi Ketu, keduanya dinikahkan dan kelak dinobatkan menjadi raja dengan gelar Mahasora Mahasori atau Mahewara Maherswari atau Sri Masula-Masuli. Selanjutnya yang menjadi raja adalah Sri Hyang Ninghyang Adidewa Lancana(1260-1286), kekuasaannya berakhir setelah Bali ditaklukkan oleh kerajaan Singhasari dengan rajanya bernama Sri Kertanegara, yang kemudian menugaskan Patih Kebo Parud menjadi pelaksana kekuasaan di Bali.

Setelah kerajaan Singhasari dihancurkan oleh Jayakatwang, Raja Gelang-Gelang,Kediri, maka kekuasaan di Bali dipegang oleh Sri Mahaguru Dharma Hutungga Warmadewa, kerajaannya disebut Bata Anyar, berkuasa hingga 1328 . Setelah itu, beliau digantikan putranya yaitu Sri Tarunajaya atau Sri Walajaya Kertaningrat yang berkuasa hingga tahun 1337 . Sesudah itu yang menjadi penguasa di Bali adalah Sri Tapolung yang bergelar Sri Asta Asura Ratna Bhumi Banten(1337-1343). Beliau disebut juga Dalem Sri Bedahulu , adalah raja dinasti Warmadewa terakhir yang berkuasa di Bali, karena sejak tahun 1343, Bali ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit, dimana prajurit Majapahit yang menyerang Bali berada di bawah pimpinan Sang Adityawarman dan Gajah Mada.

3. Penutup
Dalem Sri Kesari merupakan tokoh sejarah, ini bisa dibuktikan dari beberapa prasasti yang beliau tinggalkan seperti prasasti Blanjong di Singhadwara,Sanur, prasasti Panempahan di Tampaksiring dan prasasti Malatgede yang ketiga-tiganya ditulis pada bagian paro bulan gelap Phalguna 835 S atau bulan Februari 913. Dalem Sri Kesari Warmadewa menyatakan dirinya raja Adhipati yang berarti dia merupakan penguasa di Bali mewakili kekuasaan kerajaan lain yaitu Sriwijaya. Kemungkinan beliau adalah keturunan dari Balaputradewa, hal ini berdasarkan kesamaan cara penulisan prasasti , kesamaan dalam menganut agama Budha Mahayana dan kesamaan nama dinasti Warmadewa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ardana, I Gusti Gede,[1988], Udayana, Peranannya dalam Sejarah Bali pada Abad X, Fakultas Sastra Universitas Udayana, Denpasar
2. Groslier,BP, [2007], Indocina, Persilangan Kebudayaan, KPG, Jakarta
3. Hutauruk, M.,S.H[1988], Pelarian yang Tidak Punya Apa-Apa Menjadi Maharaja, Penerbit Erlangga, Jakarta
4. Munoz, Paul Michel[2009], Kerajaan-Kerajaan Awal Kepulauan Indonesia, Penerbit Mitra Abadi, Yogyakarta
5. Poesponegoro, Marwati Djoenoed dan Nugroho Notosusanto[ 1984], Sejarah Nasional Indonesia II, PN Balai Pustaka, Jakarta
6. Shastri, Narendra Dev. Pandit, [1963], Sejarah Bali Dwipa, Edisi revisi, Denpasar,Bali
7. Team Penerjemah, [1986], Usana Bali dan Usana Jawa, Teks dan Terjemahan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Dati I Bali
8. Yamin, H.M.,Prof.,[1962], Tatanegara Majapahit, Sapta Parwa,Jilid I-IV, Yayasan Prapanca, Jakarta

* Penulis adalah dosen Jurusan Teknik Mesin FT Unud, pecinta dan pemerhati sejarah, sosial, budaya dan ekonomi

Inilah pertanyaan yang sampai sekarang belum terjawab secara tuntas. Rasanya ada kekhawatiran dari pihak pemerintah (paling tidak ketika itu ‘Orde Baru’) jika mahasiswa Indonesia bisa bersatu. Akan terdapat satu kekuatan moral dari sekelompok intelektual yang begitu besar. Usaha-usaha penggagalan pembentukan ‘International Union Student’ ala Indonesia ini terasa mulai dari ketika panitia kongres meminta ijin dari kepolisian. Selalu dihambat. Masuk akallah jika mahasiswa Indonesia bersatu. Sejarah membuktikan mahasiswa merupakan motor penggerak setiap pergerakan masyarakat di dunia termasuk di Indonesia. Dr Sutomo pada 20 Mei 1908 memimpin gerakan Budi Utomo bersama Dr Wahidun. Gerakan sumpah pemuda 1928 dipelopori sejumlah mahasiswa dan pemuda. Soekarno dan Hatta (mahasiswa kedoketeran dan ekonomi) tahun 1945 memelopori gerakan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan banyak lagi gerakan-gerakan setelah kemerdekaan di tanah air selalu dipelopori mahasiwa intra kampus seperti gerakan mahasiswa tahun 1965 (proses pelengseran Presiden Sukarno), 1974 (Malari, gerakan menentang modal asing masuk Indonesia), tahun1978 setelah pemilu (gerakan anti sasaran Pelita dari pemerataan hasil pembangunan ke pertumbuhan oleh Presiden Suharto). Gerakan-gerakan berikut disusul lima tahunan menyusul Sidang MPR yang selalu mengukuhkan Suharto sebagai presiden, tahun1983, 1988, 1993 dan 1998. Ketika pada bulan Mei 1998 dimana Presiden Suharto lengser, itu juga merupakan kepeloporan tokoh reformasi yang di tulang belakangi para mahasiswa.

Politicking Kampus

Politik dalam arti luas mempunyai makna mengatur masalah ketatanegaraan atau kehidupan bernegara. Kampus pun tidak luput dari aktivitas ini. Kampus dijadikan sebagai ajang pergumulan diantara organisasi politik (organisasi ekstra universiter), partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun pemerintah.

Kampus dipakai sebagai tempat kaderisasi anggota partai tertentu, juga kader bagi organisasi masa, kader bagi LSM. Memasukkan kadernya ke dalam kepengurusan organisasi mahasiswa intra kampus/univesiter seperti Dewan dan Senat Mahasiswa (jaman Orde Baru), ke dalam kepengurusan Senat Mahasiswa Universiter/Komite Sentral Mahasiswa (jaman Reformasi), Unit Kegiatan Mahasiswa, seperti Menwa, Marching Band, Mahasiswa Pecinta Alam, Unit Kegiatan Kerohaniawan, dll. Jabatan yang paling strategis tentu Ketua Umum, Sekjen atau Ketua-ketua bidang. Begitu pula rekrutmen kader atau anggota, setiap awal tahun ajaran baru selalu dilakukan. Aktivitas ini sangat kentara ketika sebelum diberlakukan Normalisasi Kehidupan Kampus tahun 1978, organisasi politik ekstra universiter dengan sangat jelas melakukan akativitasnya di kampus. Oleh Presiden Suharto dengan alasan ingin ‘menertibkan’ kehidupan kampus maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah tentang NKK pada tahun 1978, yang dilanjutkan dengan Kepmendikbud No. 155/U/1998 tahun 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Dengan pedoman ini dirasa kurang cukup oleh pemerintah. Pemerintah orde reformasi pada tahun 2002 mengeluarkan keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) no. 26/Dikti/Kep/2002 tentang pelarangan organisasi ekstra kampus atau partai politik dalam kehidupan kampus. Maka sampai saat ini sesuai dengan jiwa keputusan tersebut organisasi ekstra kampus tidak diperkenankan melakukan aktivitasnya di dalam kampus.

Floating Mass

Dengan adanya rambu-rambu tadi, persoalan aktivitas mahasiswa di kampus menjadi sangat awam akan teori-teori politik praktis. Demikian pula pembina organisasi kemahasiswaan (dosen), karena dia adalah abdi negara, seorang pegawai negeri sipil sangat tidak mungkin melakukan aktivitas politik praktis. Jika dia (dosen) sebagai karyawan yayasan (swasta) juga tidak mungkin melakukannya di kampus. Jika diluar itu mengatas namakan pribadi. Sebagai akibatnya kampus selalu juga menjadi incaran partai-partai politik untuk menancapkan pengaruhnya. Apakah itu memasukkan program, membuat aktivitas yang menarik atau mengajak simpatisan-simpatisan ke dalam kampus atau membantu kampus dalam memecahkan persoalan kampus. Seperti gadis cantik, setiap waktu ada yang meminang, merayu atau mengajak terang-terangan. Setiap anggota civitas akhirnya bebas menentukan pilihan walaupun itu ditentukan dan dilakukan diluar kampus (ekstra mural). Lalu di dalam kampus mereka merupakan masa mengambang yang bisa ditarik kesana dan kemari. Yang namanya mengambang mudah terombang ambing, tidak tentu arah. Dengan label ‘independent’ mereka bebas memilih. Namun bahayanya bisa terjepit diantara dua kekuatan besar. Terutama bagi kader organisasi masa atau politik, warga kampus dikatakan plin-plan. Orang Bali bilang nyangut. Ya itulah pandangan bagi seorang kader partai. Jangan salahkan mereka. Seorang kader hanya ada dua alternatif, pihak saya atau pihak lawan. To be or not to be. Titik. Oleh karena itu seorang kader partai di kampus berusaha menarik warga kampus untuk menjadi anggota partainya. Apapun resiko yang dihadapi. Oleh karena itu berhati-hatilah warga kampus bersikap.

Pucuk piramida

Dalam hirarki kepemimpinan, mahasiswa merupakan cikal bakal pemimpin teratas (top leader). Populasinya tidak banyak. Tidak lebih dari satu persen dari total penduduk. Namun setiap pemikiran dan gerakan mahasiswa mempunyai ciri pemikiran akademik, yaitu mempunyai konsep yang jelas, lahir dari analisis akademik dan dilakukan dengan cara intelek. Konsep yang jelas artinya tidak sembarang. Dipikirkan jauh-jauh hari dengan pemikiran matang. Ditimbang sisi negatif dan sisi positif. Lahir dari analisis akademik, mempunyai latar belakang pemikiran yang mendalam serta dapat memproyeksikan kondisi kedepan yang cukup jauh dan secara sistematis dan terukur. Dilakukan dengan cara intelek maksudnya cara penyampaian dengan santun, dengan cara berdiskusi, orasi maupun debat publik. Menghindari cara-cara anarkis.

Dengan pendekatan gerakan yang dilakukan tersebut masyarakat yakin dan percaya bahwa kelak mahasiswa aktivis bisa memposisikan dirinya pada pucuk piramida kepemimpinan di kemudian hari. Kenapa? Seorang aktivis sudah terbiasa dalam proses pembuatan keputusan. Bukankah hidup kita ini terdiri dari rangkaian pembuatan keputusan? Jika ini sudah terbiasa dilakukan sejak dini maka kebanyakan keputusan yang diambil olehnya akan memberikan warna tersendiri. Warna yang tegas, tidak ragu-ragu. Itulah seorang pemimpin yang aktivis. Ciri kedua, seorang aktivis akan dengan cepat bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dalam keadaan kondisi sulit, dia akan bisa dengan fasih dapat menyelaraskan diri pada keadaan. Dapat memutuskan dengan cepat. Dalam bahasa sekarang dia mempunyai soft skill yang lumayan bagus.

Penutup

Sebagai mahasiswa aktivis diyakini akan dapat menentukan pilihan yang terbaik bagi lingkungannya, setidak-tidaknya bagi dirinya sendiri. Dapat menelah, mengkaji secara akademik, dan menyampaikan dengan cara intelek. Dalam pemilihan presiden nanti diyakini pula mahasiswa mempunyai peran dalam menentukan pilihan bagi kelompoknya. Selamat berjuang, selamat beraktivitas. Sebagai penutup saya kutip slogan para aktivis dunia pada abad ke 12 dan 13 di Bologna dan Paris. Kita Bergembira Selagi Kita Muda. Semoga.

Wacana dan perjuangan tentang Otonomi Khusus Bali hampir ditelan oleh hingar-bingarnya aktivitas politik menjelang Pemilu 9 April 2009, dan juga padatnya ritual perayaan Hari Raya Umat Hindhu (Galungan, Nyepi, dan Kuningan) serta persiapan Karya Panca Bali Krama di Pura Agung Besakih. Bahkan Politisi asal Bali yang saat ini duduk sebagai Anggota DPR-RI dan DPD-RI lebih banyak disibukkan oleh kegiatan kampanye mencari dukungan untuk masa jabatan berikutnya. Sementara itu disadari atau tidak perjuangan untuk mewujudkan Otonomi Khusus Bali benar-benar berpacu dengan waktu, karena sebentar lagi Masa Bhakti Anggota DPR RI dan DPD-RI periode 2004-2009 akan segera berakhir.

Informasi terakhir yang saya dengar bahwa perjuangan Pemerintah Provinsi Bali untuk memperoleh status Otonomi Khusus sudah sampai pada tahap pengajuan usulan tertulis kepada Pemerintah Pusat. Bahkan usulan tersebut sudah masuk dalam PROLEGNAS (Prioritas Legislatif Nasional) di DPR-RI. Langkah selanjutnya, harapan kita adalah, usulan tentang Otonomi Khusus Bali tersebut agar dapat segera diagendakan menjadi salah-satu materi pembahasan dalam persidangan DPR-RI masa sidang Tahun 2009 ini, sebelum Masa Bhakti Anggota DPR-RI Tahun 2004-2009 berakhir. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah, kesungguhan, keuletan, dan kemampuan para Wakil Rakyat asal Bali yang saat ini sedang duduk sebagai Anggota DPR-RI maupun DPR-RI untuk memperjuangkan usulan tersebut. Tahapan ini lebih bernuansa politik, karena lolos dan tidaknya “Materi Usulan Otonomi Khusus Bali” menjadi agenda pembahasan pada masa persidangan DPR-RI Tahun 2009 nanti sangat tergantung dari kemampuan mereka mengadakan lobby atau meyakinkan para pimpinan di DPR-RI sebagai agenda yang mendesak untuk dibahas. Atau boleh juga dikatakan sangat tergantung dari kemampuan para Politisi asal Bali itu untuk mengangkat usulan itu sebagai salah-satu issu Nasional yang mendesak untuk diselesaikan pembahasannya.

Sebab jika “Materi Usulan Otonomi Khusus Bali” tidak menjadi agenda pembahasan dalam masa persidangan DPR-RI Tahun 2009 maka saya agak khawatir usulan tersebut akan masuk dok. Bahkan akan kehilangan orginitasnya untuk dibahas oleh Anggota DPR-RI hasil Pemilu 9 April 2009 nanti. Menurut hemat saya, strategi yang paling pas adalah mendesak secara politik para pimpinan di Pusat agar materi ini menjadi salah-satu agenda pembahasan pada masa persidangan DPR-RI Tahun 2009 ini. Persoalan apakah pembahasannya nanti dapat dituntaskan pada masa persidangan tahun ini atau tidak itu tidak penting. Walaupun pembahasannya tidak tuntas, namun akan menjadi keharusan bagi Anggota DPR-RI hasil Pemilu Tahun 2009 untuk menuntaskannya pada masa persidangan yang akan datang. Sebaliknya, jika usulan tersebut tidak masuk dalam agenda pembahasan pada masa persidangan DPR-RI Tahun 2009 ini, sekali lagi, kemungkinan besar usulan yang telah menghabiskan anggaran biaya yang bersumber dari APBD Bali jumlahnya puluhan Milyar itu akan kandas di tengah jalan.

Rumusan Otonomi Khusus Bali
Bagaimana bentuk usulan yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Bali tentang Otonomi Khusus yang diperjuangkan di Tingkat Nasional tersebut ? Memang tidak banyak yang tahu. Sekalipun usulan tersebut konon telah melalui beberapa kali tahapan pembahasan. Bahkan untuk menyusun “Materi Usulan Otonomi Khusus Bali” itu dibentuk Tim guna mempersiapkan hal itu. Namun hasilnya terasa masih kurang disosialisakan. Sehingga spirit serta dukungan dari seluruh masyarakat Bali terhadap usulan tersebut dirasa masih kurang maksimal. Bahkan saking hambarnya, usulan itu sempat dituding sebagai usulan segelintir Elite saja, jika tidak mau disebut sebagai usulan yang penuh dengan muatan politik praktis dari salah-satu kekuatan Partai Politik di Bali.

Terlepas dari tarik-menarik kepentingan dalam dimensi politik seperti itu, saya memang sempat mengintip mengenai esensi Otonomi Khusus Bali yang diusulkan tersebut yang konon didasari oleh beberapa pemikiran, sebagai berikut :

1. Bahwa Bali secara geografis relatif kecil, sehingga Otonomi Daerah yang ditempatkan di Kabupaten/Kota akan memecah-belah keutuhan Bali sebagai satu-kesatuan geografis.
2. Masyarakat Bali sebagai satu-kesatuan komunitas yang memiliki latar belakang budaya, agama, dan tradiri yang relatif sama menjadi modal dasar dalam membangun Bali secara utuh dalam satu-kesatuan komunitas.
3. Jika dilihat dari sudut pandang Budaya, Daerah Bali memiliki Bahasa dan Huruf yang sama, serta memiliki kemiripan karakter sosial sehingga tidak ada alasan untuk mengkotak-kotakkan Bali dalam tata pemerintahannya.
4. Potensi Pariwisata yang menjadi andalan PAD Kabupaten / Kota di Bali ternyata tidak merata, sehingga hal ini sering menjadi alat pemicu konflik antara Kabupaten/Kota yang satu dengan yang lain. Timbul kecemburuan karena pajak yang diperoleh dari sector ini kemudian tidak dinikmati secara adil dan merata oleh masyarakat Kabupaten/Kota di Bali.
   Berangkat dari pemikiran seperti itu maka diusulkanlah konsep Otonomi Khusus Bali kepada Pemerintah Pusat agar beberapa urusan pemerintahan yang sekarang masih menjadi usrusan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat segera dialihkan kewenangannya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Kewenangan yang dimaksud adalah menyangkut urusan pemerintahan, yang meliputi antara lain :
1. Urusan Pariwisata;
2. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
3. Urusan Kebudayaan.

Memang ketiga urusan tersebut sejak awal menjadi urusan pangkal di hampir semua Kabupaten / Kota di Bali. Itulah sebabnya secara psikologis-organisasi nampaknya ketiga urusan tersebut belum iklas diserahkan oleh Kabupaten / Kota untuk menjadi urusan di Tingkat Provinsi. Hal inilah yang kemudian saya maksudkan bahwa perjuangan Otonomi Khusus Bali belum mendapat dukungan secara penuh baik dari Jajaran Pemerintah Kabupaten / Kota dan juga dari sebagian masyarakat Bali. Dari beberapa kalangan masyarakat Bali ada yang berpendapat bahwa, perjuangan mewujudkan Otonomi Khusus Bagi Bali itu tidak penting, yang lebih penting adalah upaya untuk mendapatkan porsi / jatah alokasi dana/ anggaran yang lebih besar dari Pemerintah Pusat untuk dijadikan modal membangun dan memelihara kekhasan / kekhususan yang dimiliki Bali, seperti pelestarian Desa Pakraman, Khayangan Tiga, Subak, dll.

Demikianlah kira-kira usulan tersebut, bahwa esensi usulan Otonomi Khusus Bali hanya sebatas menarik 3 (tiga) urusan pemerintahan yang saat ini ditangani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjadi urusan Pemerintah Provinsi Bali. Sehingga jika dilihat dari materi usulan tersebut tidak perlu ada kekhawatiran atau kegelisahan dari Pemerintah Pusat bahwa Bali akan melakukan gerakan dis-intergrasi dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Usulan tersebut rasanya masih dalam batas-batas kewajaran dalam rangka meng-efektifkan peran Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara dan manajer guna mempercepat proses pembangunan di Bali.

Desentralisasi Asimetris
Pengaturan sistem Pemerintahan Daerah yang sudah melewati tidak kurang dari 13 Undang-Undang sampai saat ini memang masih saja menyisakan masalah. Mulai dari sistem yang sangat sentralistis (UU Nomor : 5 / 1974) sampai dengan yang sangat longgar (UU Nomor : 22 / 1999). Permasalahan yang muncul umumnya pada porsi pembagian kewenangan baik antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maupun antara pemerintah Provinsi dengan Kabupaten / Kota. Karena porsi kewenangan ini berimplikasi terhadap hubungan keuangan serta hubungan pengawasan.

Setelah UU Nomor : 32 Tahun 2004 dipandang tidak relevan lagi dengan tuntutan perkembangan demokrasi penyelenggaraan birokrasi di Indonesia maka sudah ada wacana lagi, baik dari kalangan Departemen Dalam Negeri (DEPDAGRI) maupun kalangan DPR, bahkan kalangan Akademis dan NGO telah turut membuat rancangan draft perubahan UU : 32 / 2004 tersebut. Ada berbagai versi yang muncul mengenai rancangan draft yang baru ini, khususnya menyangkut penempatan Otonomi, misalnya :

1. Departemen Dalam Negeri, dalam rancangan yang baru ini, konon akan menguatkan posisi Gubernur sebagai wakil Pemeritah Pusat di Daerah, dengan memberikan bekal kewenangan yang lebih besar. Sehingga diharapkan tidak lagi para Gubernur merasa dilecehkan oleh para Bupati dan Wali Kota yang ada di Wilayahnya. Bahkan dalam rancangan yang baru ini kemungkinan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk dipilih langsung oleh rakyat akan dihapuskan.

2. Opsi yang Kedua adalah kumpulan dari berbagai kalangan, yang kemudian dapat saya kelompokkan menjadi 4 (empat) pilihan, yaitu : Pertama, Provinsi dan Kabupaten/Kota sama-sama dijadikan Daerah Otonom dengan batas-batas kewenangan yang jelas dan rinci. Kedua, Provinsi hanya menjadi Wilayah Administratif, sedangkan Kabupaten / Kota dijadikan Daerah Otonom. Ketiga, Provinsi dijadikan Daerah Otonom sedangkan Kabupaten / Kota hanya sebagai Wilayah Administratif saja. Dan yang Keempat, adalah berangkat dari konsep Desentralisasi Asimetris, yaitu memberikan kebebasan kepada Daerah untuk menentukan letak Otonomi-nya, apakah di Provinsi atau di Kabupaten/Kota, disesuaikan dengan kebutuhan Daerah yang bersangkutan. Itu artinya bahwa bentuknya tidak seragam (asimetris) antara Daerah yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini Pemerintah Pusat hanya sebagai fasilitator dan regulator kebijakan, khususnya menuangkan keinginan Daerah tersebut dalam Undang-Undang yang kemudian dijadikan landasan bagi Daeah dalam menyelenggarakan pemerintahannya masing-masing.

Kesimpulan
Pikiran saya, jika perjuangan Bali gagal untuk meraih status “Otonomi Khusus” pada dekade sekarang ini, katakanlah misalnya nanti usulan Otonomi Khusus yang sudah masuk dalam PROLEGNAS tersebut tidak mampu diperjuangkan menjadi salah-satu materi pembahasan pada masa persidangan DPR-RI Tahun 2009 ini, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh untuk mewujudkan Otonomi Khusus Bali adalah berjuang agar dapat diberlakukannya azas “Desentralisasi Asimetris” sebagai azas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia.

Karena dengan demikian Bali akan memiliki kewenangan untuk menentukan format Pemerintahan Daerah-nya sendiri dan tinggal dimintakan pengesahan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Undang-Undang. Melalui azas Desentralisasi Asimetris inilah sebenarnya Pemerintah Pusat akan mengakomodir keragaman serta kekhasan yang dimiliki oleh masing-masing Daerah yang selanjutnya dapat dijadikan kekuatan / modal dasar dalam menopang keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya-upaya penyeragaman (uniformitas) dalam tata pemerintahan di Indonesia nampaknya sudah semakin jauh dari tuntutan praktek perkembangan demokrasi birokrasi di Indonesia saat ini. Pemerintah Pusat harus lebih peka menangkap perkembangan ini sebelum wacana merubah bentuk Negara Kesatan menjadi Negara Federal mengemuka. Karena keacuhan dan ketidakpekaan Pusat terhadap fenomena ini akan mendorong sikap frustasi Daerah dan bisa mengarah kepada prilaku dis-integrasi Nasional. -oOo-

Penulis : Staff Pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIPOL, Universitas Warmadewa Denpasar.

Dosen FT Unwar

Danau Buyan merupakan salah satu dari empat danau yang ada di hulu atau di tengah Pulau Bali. Jika dibandingkan dengan Danau Batur dan Beratan, jelas kawasan Danau Buyan dan Tamblingan relatif belum berkembang. Meski keindahan kawasan Danau Buyan dan Tamblingan relatif masih alami, sangat

lah menarik untuk dinikmati masyarakat umum. Bagi masyarakat Hindu Bali, di satu pihak Danau Buyan merupakan kawasan yang sakral. Keindahan dan kesakralan itu mampu menggetarkan nurani dan memberikan inspirasi tentang kearifan leluhur serta kemahakuasaan Tuhan. Akan lebih menakjubkan lagi, jika lokasi pengamatan Danau Buyan dilakukan dari ketinggian Desa Wanagiri, Gobleg dan Munduk. Oleh karenanya, pengembangan Danau Buyan harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak merusak lingkungan. Karena menyangkut hajat hidup orang banyak, baik secara sekala maupun niskala.

Secara sekala, sudah tidak perlu diragukan lagi peranan kawasan Danau Buyan bagi kelestarian lingkungan abiotik, biotik dan kebudayaan. Misalnya sebagai sumber air, daerah resapan dan penghisap karbon. Sedangkan secara niskala, semua umat Hindu atau Ras Austronesia pasti tahu persis bagaimana arkaiknya konsep atau filosofi keseimbangan biner (purusha-pradhana, gunung-laut/danau), dan yakin akan pengaruhnya dalam kehidupan. Sesungguhnya pendekatan niskala tidak sebatas membangun pura, tetapi yang terpenting adalah boleh tidaknya kawasan Danau Buyan dikembangkan sesuai usulan investor.

Yakni danau dikeruk dan di atasnya dibangun panggung terapung. Di lain pihak bagi masyarakat pariwisata, Danau Buyan juga dianggap sebagai salah satu objek daya tarik wisata (ODTW) yang relatif kurang promosi. Sehingga, layak dikembangkan untuk diversifikasi objek dan agar lebih dikenal wisatawan. Dalam hal ini, memang benar Bali masih memerlukan lebih banyak promosi ODTW, baik secara internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika dihadapkan pada dua pilihan antara melestarikan dan menjual atau mengembangkan kawasan. Maka prioritas pilihan mestinya melestarikan dulu, kemudian barulah pengembangan yang bernilai ekonomi untuk kemajuan peradaban.

Melestarikan radius kesucian danau melalui kegiatan penghijauan sangat penting agar debit air Danau Buyan kembali normal seperti dulu. Sebab, terjadinya pendangkalan dan debit air berkurang karena lingkungan dieksploitasi. Ini merupakan tantangan berat Gubernur Bali dan Bupati Buleleng. Tetapi yang pasti kegiatan pembangunan hendaknya dilakukan dengan tulus, tertib dan tegas. Bukan hal aneh jika gambar perencanaan sering berbeda dengan kenyataan atau hasil pembangunan. Dalam proses konstruksi biasa terjadi perubahan desain, karena ada banyak faktor yang berpengaruh. Sehingga, hasil akhir tidak sesuai dengan janji manis investor. Apalagi jika pengawasan dan penegakan hukum bagi pelanggaran lingkungan sangat lemah. Vila Bukit Berbunga di sebelah selatan Danau Buyan sebagai contoh buruk.

Lokasi dan desain vila nampak sangat arogan, sehingga kontras dengan lingkungan. Vila itu ibarat duri dalam daging yang selalu dipakai acuan, vila itu boleh kenapa yang lain tidak boleh. Jika demikian adanya, kemungkinan besar harapan surga tinggal mimpi, bukannya tercipta Buyan Eco Cultural Heaven, tetapi Buyan Eco Cultural Hell. Karena kerusakan lingkungan akan makin parah, ibarat neraka bagi anak cucu di kemudian hari.

Maksud dan Tujuan

1. Reformasi birokrasi sangat penting dan strategis dalam upaya peningkatan, penciptaan iklim yang sehat bagi investasi dan bisnis di daerah.
2. Pentingnya peranan perbankan bagi perekonomian regional yang mempunyai posisi dan peranan yang strategis dalam aktivitas perekonomian nasional.

Tujuan

1. Untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi terhadap peraturan yang akan diberikan oleh pemerintah Bali khususnya BKPMD didalam memberikan peluang dan gerak bagi pertumbuhan investasi di Bali.
2. Untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai kebijakan Bank Indonesia dalam peranannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional, investasi dan ekspor Bali.
3. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi pelaku bisnis terutama yang berkaitan dengan reformasi birokrasi bagi dunia usaha di Bali.

Peserta Seminar
Pebisnis Kadin dan Asosiasi yang tergabung didalamnya, Perbanas, Perbarindo, Legislatif, Praktisi, Pemerintah Daerah, Akademisi

Pembicara
1. Bank Indonesia
2. Ketua Kadin Bali
3. Kepala BKPMD Bali

Topik Seminar
1. Peranan Bank Indonesia Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Ekspor Bali.
2. Perlunya reformasi Birokrasi Dalam Upaya Meningkatkan Iklim Bisnis dan Investasi di Bali.
3. Prospek Investasi dan Strategi BKPMD Bali dalam meningkatkan perkembangan investasi di Bali

Pelaksanaan
Seminar dilaksanakan pada hari Kamis, 25 September 2008, bertempat di Ruang Sidang Sri Kesari Warmadewa Mandapa Lantai IV Kampus Universitas Warmadewa Jalan Terompong Tanjung Bungkak Denpasar Bali