Kepala Biro Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Iskandar Simorangkir mengatakan pecahan mata uang Rp 100 ribu Indonesia hanya kalah dengan mata uang dong Vietnam yang memiliki pecahan senilai 200 ribu. “Pecahan sebesar ini dinilai tidak efektif dan merepotkan,” kata Iskandar di kantornya, kemarin.

Redenominasi adalah praktek pemotongan nilai mata uang suatu menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya. Iskandar menilai bahwa mata uang Indonesia idealnya diredenominasi dengan menghilangkan tiga angka nol. Dia mencontohkan, uang Rp 1.000 dipotong menjadi Rp 1 sementara uang Rp 10.000 menjadi Rp 10. Nilai uang ini harus dipastikan dapat digunakan untuk membeli barang yang sama.

Praktek ini berbeda dengan sanering, yakni pemotongan nilai tukar. Dalam sanering, nilai tukar dikurangi sehingga nilai uang masyarakat berkurang. “Sanering membuat orang bertambah miskin, redenominasi tidak,” ujar dia.

BI sudah lama mempelajari dan melakukan riset mendalam mengenai hal ini. BI juga mempelajari pengalaman negara yang pernah melakukan praktek ini seperti Rumania dan Turki. Kedua negara tersebut berhasil melakukan redenominasi mata uangnya meski dalam waktu yang lama.

“Indonesia bisa saja melakukan redenominasi asal berhati-hati,” kata dia. Kondisi perekonomian dinilai siap, karena berada dalam kondisi yang terbaik dan inflasi masih rendah.

Ketidaksiapan justru datang dari konsensus politik dan kesiapan masyarakat. Pengetahuan masyarakat harus disiapkan agar tidak menimbulkan kepanikan yang dapat berakibat fatal.

Jika gagal, Indonesia bisa bernasib sama seperti Zimbabwe. Pemotongan nilai mata uang justru menyebabkan inflasi melonjak hingga ribuan persen. “Perlu persiapan dalam waktu lama dan harus sangat berhati-hati jika memang ingin menerapkan ini,” kata dia.

Sumber : http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan_keuangan/2010/05/04/brk,20100504-245534,id.html diakses 2 agustus 2010

Kenyataan yang ada, pelaksanaan upacara hingga kini masih mendominasi kehidupan keseharian orang Bali. Bahkan sering disebut orang Bali adalah manusia upacara. Orang Bali mengupacarai tidak saja dirinya sendiri, tetapi juga orang lain, lingkungan, alam, pohon, ternak, dan benda-benda mati. Sesaji dan pertunjukan kesenian dalam berbagai upacara menyebabkan Bali meriah, penuh suka cita, dan berbinar-binar. Untuk itu uang dan materi melimpah harus dikeluarkan, waktu dan tenaga mesti dikorbankan (hal. viii).

Selama setahun (420 hari) terdapat 108 hari untuk upacara dewa yadnya secara rutin. Kalau ditambah dengan pelaksanaan upacara yang tidak rutin, seperti peresmian pembangunan pura, peringatan hari lahir (piodalan), manusa yadnya dan lain-lain, maka alokasi waktu, tenaga dan biaya yang diperlukan akan bertambah banyak. Untuk pelaksanaan upacara di Kabupaten Gianyar saja, misalnya bisa menghabiskan sebanyak sepertiga (33,3%) dari pendapatan keluarga. Dalam setahun bahan-bahan untuk keperluan upacara seperti bunga diproyeksikan sebanyak 3.000 ton, janur dan daun enau 5.521 ton, kelapa 1.824 ton (hal. 55-56).

Persoalan yang sering mengemuka adalah bagaimana menyederhanakan upacara yang megah dan meriah itu. Apakah tidak lantas seperti dikhawatirkan oleh beberapa pihak dan akan bisa menghilangkan adat dan budaya agama Hindu di Bali. Berkait dengan biaya upacara manusia Bali lalu pertanyaan yang lebih mendasar lagi, bagaimana menjadikan ekonomi ritual menjadi ekonomi spiritual?

Tidak Mengikat

Sejatinya Bhagavad Gita IX.26 telah menyebutkan, “patram puspam phalam toyamyo me bhaktya prayacchati tad aham bhakty-upahrtam asnami prayatatmanah, siapa saja yang sujud kepada-Mu dengan persembahan sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, seteguk air dengan rasa bakti, Aku akan menerimanya”. Tampak bahwa pada dasarnya persembahan kepada Tuhan tidaklah mengikat. Persyaratan yang harus dimiliki adalah rasa cinta bhakti yang tulus kepada-Nya dan dengan media persembahan hanya berupa daun, bunga, buah dan air saja Hyang Widhi sudah menerimanya.

Menariknya, dalam buku yang semula merupakan disertasi ini juga banyak dikaji persoalan seputar ekonomi ritual itu, khususnya tentang pola konsumsi ritual masyarakat Bali. Dari kajian itu hendak diungkapkan bagaimana bentuk dan fungsi konsumsi ritual serta jenis variabel yang memengaruhi konsumsi ritual tersebut serta komponen-komponen ritualnya.

Dari hasil pembahasan yang dilakukan menyiratkan banyak hal bisa dipelajari dari kebiasaan orang Bali ketika bergiat dalam upacara. Ada kajian filosofi, moral, tingkah laku, pertumbuhan ekonomi, penggunaan pendapatan, sampai dengan pemahaman orang Bali tentang kesejahteraan dan keseimbangan hidup.

Biaya upacara manusia Bali ternyata tidak bisa dilepaskan dari segi pendapatan keluarga Bali Hindu. Made Sukarsa, penulis buku yang juga rektor Universitas Warmadewa ini antara lain menemukan terdapat pengaruh positif langsung pendapatan keluarga terhadap pelaksanaan upacara. Banyak atau sedikitnya pendapatan keluarga memengaruhi besar-kecilnya pengeluaran upacara.

Pendapatan keluarga tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap pelaksanaan susila. Hal ini berarti besar-kecilnya pendapatan keluarga tidak berpengaruh terhadap kegiatan menghadiri undangan adat, gotong-royong, dan frekuensi denda seseorang di banjar. Tidak ada pengaruh langsung tattwa terhadap pelaksanaan upacara, namun secara tidak langsung melalui susila mempunyai efek negatif terhadap pelaksanaan upacara (hal. 60-61).

Pengaruh Dominan

Satu hal yang menjadi pesan buku ini adalah dalam melakukan kebijakan yang berhubungan dengan fenomena sosial, perlu diperhatikan pola pendapatan masyarakat. Hal ini karena pola pendapatan masyarakat berpengaruh dominan dan langsung terhadap pengeluaran upacara dan pemahaman serta pelaksanaan tattwa atau filsafat agama. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengadakan buku-buku agama, konservasi lontar yang ada seiring dengan kenaikan pendapatan keluarga Bali Hindu.

Terlepas dari beberapa kesalahan teknis penulisan kata dan juga pemuatan (secara tak sengaja) “iklan” minuman botol dan roti pada salah satu gambar halaman, buku ini sangat bermanfaat tidak hanya bagi penekun agama, tetapi juga kalangan akademisi, pengambil kebijakan dan masyarakat luas.

Penulis bukunya sebagai penerima Anugerah Widya Pataka sudah bekerja keras untuk memberikan perspektif baru, betapa upacara yang dilakukan oleh orang Bali berdampak pada sendi-sendi utama kehidupan sehari-hari. Pemahaman tentang makna upacara itu menjadikan arah dan pergeseran pada perilaku manusia Bali dari pelaku ekonomi ritual ke ekonomi spiritual.

Memang fenomenal, Ia adalah contoh terbaik dari sebuah merek baru yang tumbuh meroket dan berpotensi besar di negeri ini. Setidaknya hal ini nampak dari kinerjanya di awal penetrasinya. Setiap kali konter baru J.Co dibuka, selalu saja disesaki pengunjung. Bahkan antreannya bisa mencapai lebih dari lima meter. Dan gara-gara antrean itu, menjadi semakin menarik perhatian pengunjung mal yang melihatnya. Maka jadilah, seperti slogan citra (tag line) promosi J.Co pada billboard di berbagai tempat.

Untuk membangun merek, produsen sering mengundang siswa sekolah untuk mengenal dan mengetahui tentang donat, bahan baku dan proses produksinya. Setidaknya sudah 30 sekolah yang mendatangi gerai tersebut. Selain itu, beberapa brand baru juga mengadakan berbagai acara sosial. “mereka mengangkat experiential marketing untuk menciptakan emotional bonding dengan pelanggan,”. Praktis, bila pengelolanya konsisten dalam mengembangkan brand – termasuk dalam promosi dan pemuasan pelanggan. Cita-cita menjadikan brand baru sebagai merek besar di segmen jaringan toko donat akan mudah terealisasi.

Mizone; produk yang sepayung dengan Aqua ini sejak pertama kali diluncurkan (27 September 2005) kinerjanya terus melesat. Sampai sekarang, Mizone terus mengalami pertumbuhan. Tentu saja ini cukup unik, karena selama dua tahun belakangan performa mayoritas minuman isotonik tidaklah bagus. Harapan banyak pemain baru untuk merebut kue Pocari Sweat ternyata tak semudah yang diangankan. Toh, Mizone mampu keluar dari kerumunan pemain isotonik yang ikut-ikutan itu. .

Penetrasi Mizone memang sangat baik. Serapan pasarnya sangat tinggi sehingga mereka berani melakukan spreading secara luas. Bahkan belum sampai setahun, ketersediaan Mizone tergolong mudah didapatkan di mana-mana – di tingkat ritel modern hingga yang tradisional. “Pangsa pasarnya terus tumbuh sangat baik.

Sejauh ini upaya promosi memang cukup efektif untuk meningkatkan brand awareness suatu produk di kalangan target pasar. Dalam komunikasinya, isotonik ini mengedukasi konsumen dengan fakta: “Kehilangan 2% cairan tubuh bisa berakibat menurunnya stamina dan daya konsentrasi dalam kegiatan sehari-hari. Karenanya perlu minum Mizone, yang merupakan minuman isotonik bernutrisi dengan kandungan Hydromaxx agar Anda kembali fit 100%.” Dibanding minuman isotonik lain, keunggulan produk tersebut pada kandungan Hydromaxx yaitu kombinasi unik lima vitamin penting (C, B3, B5, B6, B12) dan elektrolit. Kandungan vitamin membantu mengembalikan energi tubuh, sedangkan kandungan elektrolit mempercepat penggantian cairan tubuh yang hilang. .

Dengan menyasar segmen orang yang aktif dan dinamis serta harga jual terjangkau (Rp 2.500 per botol isi 500 ml), mereka optimistis produk tersebut akan terus berkembang pesat. Walaupun persaingan di segmen ini makin ketat. “Mereka terus membangun merek dengan berbagai program, baik di lini promosi maupun distribusi,” ujarnya seraya menambahkan bahwa produk tersebut juga cukup gencar diiklankan di berbagai media massa. .

Analisis MarkPlus; Mizone tidak saja menjadi pendatang baru yang berhasil mencuri perhatian pemain isotonik, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi merek-merek yang berniat bertarung di kategori isotonik yang tumbuh sekitar 40% dalam 7-8 tahun terakhir. “Resep sederhananya: taste adaptation + spreading + availability + affordable price,”. Kehadiran Mizone berhasil memanfaatkan distribusi Aqua yang sudah solid serta hubungan yang telah terbina baik dengan para channel. Mizone sukses karena memiliki keunggulan value for money bagi pelanggan, didukung tingkat ketersediaan yang sangat bagus. “Saking bagusnya, di beberapa daerah sulit ditemukan karena suplai yang terbatas sehingga harganya bisa melonjak sampai 50%-70% di atas harga eceran normal,”.

Selain Mizone, masih di pasar minuman, salah satu merek potensial yang menjadi produk massal ialah Mount Tea. Produk minuman teh rasa buah dalam kemasan kap dari Grup Garudafood ini sekarang juga tengah menjadi pembicaraan hangat di kalangan pemasar karena penetrasinya yang cemerlang. Disemangati sukses Okky Jelly Drink, Garudafood cukup agresif memasarkan minuman yang targetnya segmen menengah-bawah ini. Agresivitasnya didasari optimisme bahwa sebelumnya tidak ada pemain yang menyasar minuman teh dalam kemasan kap, apalagi dengan model praktis. Memang, bentuknya yang mungil dengan volume yang pas untuk sekali minum membuat Mount Tea sangat praktis dibawa ke mana-mana. Bahkan Sosro sebagai rajanya minuman teh juga belum meluncurkan produk seperti ini, kecuali Fruitea yang membidik segmen menengah-atas dan cenderung ke anak muda. Kemasan Frutea juga lain karena memakai karton tetrapak.

Kecerdikan strategi produk itu, dibarengi dengan momentum Moun Tea yang tepat. Amati saja, setelah kenaikan harga BBM pada Oktober 2005, Sosro terpaksa menaikkan harga jual produknya. Di tingkat konsumen, harga jual Sosro naik dari Rp 1.500 menjadi Rp 2.000 per botol. Memang, Mount Tea tak bersaing head to head dengan Sosro, tapi karena sama-sama minuman teh, mau tak mau Mount Tea bersaing dengan Sosro yang mendominasi pasar minuman teh dalam kemasan. Momentumnya juga pas karena ketika harga BBM naik, di kalangan masyarakat terjadi pergeseran ke bawah dalam pola konsumsi. Masyarakat cenderung memilih produk dengan harga yang lebih terjangkau tapi kualitasnya masih bisa memadai .

Bisa dimengerti kalau akhirnya Mount Tea yang hadir dengan posisi harga relatif lebih murah (Rp 800-1.000) direspons sangat baik. Apalagi, sebagaimana gayanya dalam memasarkan produk barunya, Garudafood juga sangat aktif dalam mempromosikan Mount Tea melalui berbagai media above the line. Sementara dari sisi distribusi, tingkat spreading-nya langsung luas dan tajam sebab sudah memiliki jaringan distribusi luas yang selama ini dimanfaatkan untuk memasarkan kacang Garuda, yakni PT Sinar Niaga Sejahtera. Dikabarkan, belakangan Garudafood sampai kesulitan memenuhi permintaan pasar yang sangat besar, sehingga sedang mencari peluang untuk menambah kapasitas dengan membangun pabrik baru atau outsourcing produksi. Dengan kata lain, kalau konsisten menjaga merek, Mount Tea bakal sukses menjadi portofolio baru yang bisa diandalkan oleh kelompok usaha asal Pati, Jawa Tengah ini – selain Kacang Garuda, Gery dan Okky Jelly .

Sejauh ini Mount Tea merupakan merek nasional pertama di kategori ready to drink cup tea. Kalau merek regional sebenarnya banyak. “Coba Anda jalan-jalan ke daerah, banyak ditemukan merek lokal menawarkan produk seperti ini,” katanya. Seperti biasa, kejelian Garudafood, mengambil produk-produk mainstream yang telah terbiasa bagi pelanggan yaitu teh, kemudian dibuat kemasan yang lebih menjangkau pasar massal yaitu kemasan kap dengan harga yang lebih terjangkau. “Pasar Indonesia adalah pasar menengah dan menengah-bawah, keberhasilan Mount Tea memang didukung produk dengan rasa yang sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia dan harga terjangkau,” ujar Sumardy .

Di segmen produk farmasi, Stimuno bisa disebut sebagai merek baru yang sedang menanjak dan punya prospek bagus. Produk dari Grup Dexa Medica ini bermain di pasar imunomodulator – penambah kekebalan tubuh manusia. Oleh banyak kalangan, produk berbasis fitofarmaka ini dinilai sukses. Salah satu kunci keberhasilan Stimuno di pasar tak lepas dari manfaat produk yang ditawarkan. “Komunikasi above dan below the line yang dilakukan tak akan berhasil kalau benefit produk tak seperti yang dijanjikan,” paparnya. Produk ini dibuat dari ekstrak Phyllanthus niruri L yang awam mengenalnya sebagai tanaman meniran, berkhasiat menjaga dan menguatkan sistem imun tubuh (imunomodulator), agar tidak mudah sakit dan mempercepat masa penyembuhan. Untuk menghasilkan produk fitofarmaka, Stimuno setidaknya telah menghabiskan Rp 5 miliar hanya untuk biaya riset .

Stimuno dipilih Dexa karena sebenarnya ia sudah termasuk existing product (produk yang sudah lama ada), hanya saja sebelumnya termasuk obat terbatas (ethical) yang harus dengan resep dokter bila ingin mengonsumsi. Stimuno yang telah diperkenalkan kepada dokter tahun 1999 juga telah mendapat sambutan baik, tapi baru dijadikan merek OTC pada Agustus 2005. Sejak itu manajemen Dexa rajin mengedukasikan Stimuno secara massal. Bahkan seluruh awak Dexa diajak aktif memperkenalkan Stimuno di lingkungan keluarga, tetangga dan relasi. “Kami dibantu kekuatan promosi word of mouth,” .

Dibanding ketika memasarkan produk-produk obat mereka sebelumnya, dalam menangani Stimuno, Dexa memang cukup agresif dalam mengedukasi masyarakat. Misalnya, melalui penyelenggaraan aktivitas below the line dengan sasaran anak-anak melalui acara A Fun Day with Stimuno. Selain itu, tentunya juga dengan iklan yang digarap dalam tiga tema cerita.

Ternyata, bagusnya kinerja Stimuno turut membantu membesarkan market size produk imunomodulator di Tanah Air. Sebelum Stimuno hadir, total pasar produk imunomodulator sekitar Rp 70 miliar, tapi setelah Stimuno hadir sebagai pelopor di OTC, pasar bergerak hingga mencapai Rp 100 miliar. “mereka yang membesarkan kolam ini,” .

Beralih ke kategori produk susu, kiprah merek Tropicana Slim Hi Lo dari PT Nutrifood juga menarik disimak. Tiba-tiba merek ini sudah menjadi terbesar kedua di segmen susu berkalsium. Ia hanya kalah dari Anlene, padahal Hi Lo baru luncur dua tahun (April 2004). Penetrasi Hi Lo tak lepas dari kejelian Nutrifood dalam melakukan inovasi produk. Sebelum memasarkan Hi Lo Nutrifood sudah memasarkan susu dewasa, Tropicana Slim nonfat milk, L Men dan sebagainya. Lalu di tahun 1990-an, Anlene produksi sebuah PMA, masuk dengan membawa positioning sebagai susu kalsium. Maka, untuk masuk ke pasar susu kalsium, pihaknya berpikir harus punya diferensiasi plus. Akhirnya selain kandungan kalsium, ditambah pula keunggulan sebagai susu nonfat. Sehingga, kini Hi Lo merupakan susu berkalsium tinggi tapi rendah lemak. Lalu, sebagai entry point Hi Lo mengunggulkan rasanya yang lebih enak. “Karena dari riset diketahui orang banyak mengeluhkan susu kalsium terasa seperti obat. Akhirnya dibuatlah kampanye, Hi Lo susu kalsium dengan rasa yang jauh lebih enak,”.

“Dari riset mereka, jumlah orang yang mengalami sakit persendian (osteoarthritis) lebih banyak dibanding osteoporosis. Yang jelas, dalam perjalanannya, pemasaran Hi Lo terus diperbaiki, baik dari sisi konten, kampanye promosi, maupun kemasan. Begitu pula dengan kampanye promosi, sudah tiga tema diusung Hi Lo. .

Pada awalnya, promosi masih bersifat standar, misalnya sekadar memberikan free sampling di rumah sakit ataupun gerai-gerai sambil sesekali membagikan hadiah, namun Agustus 2005 promosi digencarkan, khususnya below the line. “Mereka mengedukasi bahwa kesehatan tulang perlu, tapi di sisi lain orang perlu merawat persendiannya. Kandungan Glucosamion dan Condroitin membantu perawatan sendi,”. Sejak itulah kinerja Hi Lo menanjak pesat .

Selain meneruskan free drink dan free sampling di gerai seperti supermarket dan rumah sakit, Hi Lo coba diperkenalkan melalui kelompok arisan atau perkumpulan keagamaan, perkumpulan ibu-ibu kepolisian, angkatan udara, dan sebagainya. “Kami membangun awareness ke instansi, komunitas Muslim, komunitas gereja dan lain-lain. Kini, setelah dua tahun, penetrasi Hi Lo semakin meluas. Sekitar 70% penjualannya melalui pasar modern. Dengan menggandeng distributor nongrup, penjualan Hi Lo sudah menyebar ke 33 provinsi, sedangkan dari sisi pangsanya menduduki peringkat dua setelah Anlene. Jeffry memperkirakan, nilai pasar susu kalsium lebih dari Rp 500 miliar per tahun. “Penjualan Hi Lo secara kasar sekitar 20%-nya,” ujar Jeffry sambil menunjuk Jabodetabek sebagai kontributor penjualan terbesar. .

Belum lama, Hore Melek membuat versi iklan terbaru dengan menggunakan endorser si “langsing” Aming. Boleh jadi tingginya awareness karena menggunakan endorser yang sedang naik daun. Khususnya dengan endorser-endorser jenaka tersebut. Kalu dilihat inti sesungguhnya dari Hore Melek adalah high cafein. “Karena yang membuat melek adalah kafein. Rata-rata minuman energi juga high cafein,” katanya. Karenanya, memang cocok buat workaholic atau pekerja malam. “Mereka bisa masuk segmen penggila kerja,” sambung Roy. .

Pada dasarnya merek baru bisa melejit dan berpotensi menjadi merek besar, karena pemasarnya memahami perubahan tren pasar dengan baik dan meresponsnya secara cepat dengan meluncurkan produk yang sesuai selera pasar. Mereka memahami pula daya beli pelanggan yang cenderung membeli produk dengan harga terjangkau. Lihat saja kasus J.Co yang berani mengedukasi pelanggan Indonesia untuk terbiasa mengonsumsi donat. .

Brand adalah Kunci; termasuk Universitas. “Kuncinya, bagaimana membuat merek kita tetap relevan di benak dan kantong pelanggan, sehingga mempertahankan relevansi merek menjadi hal paling sulit yang sering kali membuat banyak merek tidak bisa bertahan lama,” . Zaman dulu kekuatan ada di tangan pemilik merek, namun sekarang kekuatan ada di tangan trade/channel sehingga tidak heran terjadi perang trade promo yang gila-gilaan.

Every public administrator must keep his ears open to hear the voices of thepeople as they express their changing needs. Of course he will recognize that the people will demand of their legislative representative more services and lower costs (Major Zeidler)

Setahun sudah kepemimpinan Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan Wakil Gubernurnya AA Gede Ngurah Puspayoga yang mengusung program Bali Mandara (Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera). Rakyat Bali menaruh harapan yang sangat besar pada duet pemimpin ini yang untuk kali pertama dipilih melalui sistem pemilihan secara langsung ini. Dalam misi bidang pemerintahannya, kebijakan pembangunan diarahkan pada upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat luas, serta mampu memberikan pelayanan prima, sejalan dengan prinsip clean government dan good governance (RPJMD Provinsi Bali 2008-2013).

Untuk menjalankan kebijakan tersebut, birokrasi harus dibuat lebih profesional. Dengan profesionalisme mereka akan bisa percaya diri (self confident) karena kemampuan memecahkan masalah (problem solving) yang selalu memihak pada kepentingan rakyat. Apabila diikuti pemikiran Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah pengejawantahan pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, maka keberpihakan pada kepentingan rakyat mengacu pada yang terakhir. Kebebasan, keterbukaan dan kesamaan merupakan penjabaran pengertian pertama. Sedangkan profesionalisme yang meliputi akuntabilitas, responsibilitas dan responsivitas adalah refleksi pengertian yang kedua.

Aspek akuntabilitas mengisyaratkan supaya pelayanan publik lebih mengutamakan transparansi dan kesamaan akses setiap warganegara. Setiap warganegara berhak mendapatkan kesamaan akses dalam pelayanan publik yang mereka butuhkan. Proses dan harga pelayanan publik juga harus transparan , dan didukung oleh kepastian prosedur serta waktu pelayanan. Akuntabilitas birokrasi mengharuskan agar setiap tindakan yang dilakukan mesti dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang menjadi sumber mandat dan otoritas yang dimiliki, yakni rakyat.

Oleh karenanya, aparatur pemerintah harus mempunyai responsibilitas (rasa tanggung jawab internal) terhadap segala yang dilakukannya. Moral dan etika publik dipakai landasan setiap perilaku, berupaya mempertajam kepekaan sosial serta meningkatkan responsivitas (daya tanggap) terhadap aspirasi, kebutuhan dan tuntutan rakyat. Aspek responsivitas menghendaki agar pelayanan publik bisa memenuhi kepentingan masyarakat. Agar birokrasi lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat, Osborne dan Plastrik (1997) mengenalkan ide Citizen’s Charter (kontrak pelayanan, contoh Akte Kelahiran di Pemerintah DIY), yakni adanya standar pelayanan publik yang ditetapkan berdasarkan masukan para stakeholders, termasuk pelanggan, dan birokrasi berjanji untuk memenuhinya Dengan begitu, tugas aparatur pemerintah sejatinya adalah membawa mandat ke arah pelayanan segala kepentingan rakyat.

Orientasi birokrasi hendaknya diarahkan kembali kepada komitmen untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai secara cepat, tepat dan dengan biaya yang terjangkau (ekonomis) serta hemat tenaga. Kinerja apatur pemerintah diarahkan untuk mewujudkan efisiensi dan bukan sebaliknya. Semua unsur pokok birokrasi mengacu pada upaya rasional untuk mengurus organisasi secara efektif dan efisien. Unsur pokok itu sedikitnya mencakup perlakuan yang sama terhadap semua orang (impersonal), pengisian jabatan atas dasar keahlian dan pengalaman, larangan penyalahgunaan jabatan, standar kerja yang jelas, sistem administrasi yang rapi, serta pengadaan dan pelaksanaan aturan bagi kepentingan organisasi yang mengikat bagi semua anggotanya.

• Masalah Birokrasi

Walaupun sudah ada banyak perubahan, tetapi kenyataan masih menunjukan bahwa kinerja birokrasi daerah masih belum optimal. Birokrasi di daerah masih memiliki beberapa kelemahan. Sorotan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah hanyalah merupakan sebagian kecil saja dari “puncak gunung es” persoalan birokrasi pemerintah daerah yang sesungguhnya. Apabila ditelusuri lebih jauh, belom optimalnya kinerja aparatur pemerintah daerah yang menjadikan kondisi birokrasi tidak efisien umumnya terletak pada struktur, sistem, prosedur dan perilaku para birokrat yang bersumber pada beberapa masalah pokok.
Pertama, masih ada kesenjangan antara gubernur selaku pemimpin politik dengan ketersediaan formasi birokrasi peninggalan pejabat sebelumnya. Ide dan program-program gubernur tampaknya belum sepenuhnya bisa diterjemahkan dengan baik di tataran praktis.

Kedua, persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi yang menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi, yang mengakibatkan bentuk patologi dan maladministrasi, seperti: penyalahgunaan wewenang dan jabatan, menerima sogok, dan nepotisme.

Ketiga, rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional, mengakibatkan produktivitas dan mutu pelayanan yang rendah, serta pegawai sering berbuat kesalahan.
Kelima; mental melayani belum tumbuh pada sebagian besar aparat. Mereka umumnya masih lebih suka dilayani daripada melayani masyarakat sehingga seringkali yang lebih dipikirkan terlebih dahulu adalah hasil yang akan diperoleh, bukan melaksanakan terlebih dahulu pekerjaannya atau menunjukkan kinerja terlebih dahulu.
Keenam, tindakan pejabat yang melanggar hukum, dengan ‘penggemukan’ pembiayaan, korupsi dan sebagainya. Hal ini karena birokrasi jauh dari masyarakat dan cenderung menghindari kontrol masyarakat dan legislatif.
Ketujuh, manifestasi prilaku birokrat yang bersifat disfungsional atau negatif, seperti: sewenang-wenang, pura-pura sibuk, meninggalkan kantor pada saat jam kerja dan berlaku diskriminatif.

Kedelapan, akibat situasi internal berbagai instansi pemerintahan yang berakibat negatif terhadap birokrasi, seperti: imbalan dan kondisi kerja yang kurang memadai, ketiadaan deskripsi dan indikator kerja, sistem kontrol internal birokrasi yang sangat berlebihan dan sistem pilih kasih (spoils system) terutama dalam formasi dan mutasi pegawai yang dalam beberapa kasus mulai melibatkan tim sukses pejabat terpilih.
Kesembilan; aparatur pemerintah kurang kreatif dan masih sangat lemah dalam berinovasi. Mereka masih sangat bergantung pada adanya petunjuk teknis (Juknis) atau petunjuk pelaksanaan (Juklak) sehingga bersifat serba rutin, dengan sedikit diskresi dan inovasi.

Serangkaian permasalahan birokrasi tersebut muncul tidak terlepas dari kelanjutan model dan strategi pembangunan peninggalan Orde Baru yang lebih bercorak birokratik dan teknokratik. Aparat birokrasi kebanyakan bertumpu pada keahlian untuk mengimplementasikan program-program pragmatis dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi secara cepat. Untuk menjalankan model seperti itu, pemerintah pusat dan daerah lalu menerapkan kebijakan birokratisasi sebagai bagian integral dari paket modernisasi. Perencana pembangunan yang terdiri atas para teknokrat membuat “blue print” pembangunan melalui Bappenas. Para pelaksana pembangunan, yaitu birokrasi di tingkat pusat hingga tingkat daerah adalah penganut setia diktum Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer yang menyatakan modernisasi niscaya membutuhkan birokrasi sebagai salah satu mesin penggeraknya.

• Peluang Governance

Adanya berbagai masalah birokrasi tidak menutup peluang bagi upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk itu struktur birokasi daerah hendaknya tetap bisa menjamin tidak terjadinya distorsi aspirasi yang datang dari masyarakat serta menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Disamping itu juga terpenuhi tiga hal yang hingga saat ini sangat didambakan oleh masyarakat luas yaitu:
Pertama, pelayanan civil service secara berlanjut demi kelancaran administrasi pemerintah dan harus terbebas dari pengaruh politik (adanya pergantian pemerintahan hasil pilkada langsung), PNS harus independen dan hanya loyal kepada kepentingan negara.

Kedua, perlindungan, melalui perwujudan dan supremasi hukum (kepastian dan penegakan hukum), sehingga masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara.
Ketiga, memberdayakan masyarakat. Pemerintah secara langsung mendorong (memfasilitasi) masyarakat dalam berbagai kegiatan demi kepentingan masyarakat dengan pemberian pelayanan dan perlindungan serta jaminan hukum yang konsisten dan tegas.

Guna menjamin terwujudnya hal itu maka perlu dilakukan “check and balance” dari masing-masing fungsi kelembagaan yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Masing-masing lembaga harus memiliki fungsi yang jelas dan lebih independen, seluruh proses harus dilaksanakan secara “transparan” untuk diketahui publik guna kepentingan pengawasan melalui social control.

Peluang terbuka ke arah perwujudan governance terjadi apabila aparatur pemerintah tidak lagi melakukan partikularisme dalam sistem administrasi kepegawaian ataupun dalam menjalankan fungsinya sebagai “public servant”. Kontrak-kontrak kerja yang dibuat apapun jenisnya harus dilaksanakan secara transparan, objektif dan akuntabel. Proses tender secara terbuka dan fair harus dilakukan agar setiap orang atau perusahaan yang berminat memiliki kesamaan peluang untuk dinilai kelayakannya melaksanakan proyek itu. Dengan begitu kesempatan munculnya praktek KKN dan mark up yang selama ini terjadi dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan akan bisa diminimalkan.

Disamping itu juga diharapkan birokrasi lebih adaptif terhadap perubahan dan dinamika masyarakat. Dengan begitu birokrasi akan lebih berpihak pada kedaulatan rakyat sehingga lebih mengutamakan kepentingan masyarakat secara profesional, proporsional dan efisien.

• Birokrasi Profesional

Dengan adanya peluang untuk mewujudkan governance juga terbuka kemungkinan menjadikan birokrasi lebih profesional, antara lain dengan:
Pertama, mengembalikan peran birokrasi dari “mengendalikan” menjadi “mengarahkan” dan dari “memberi” menjadi “memberdayakan” Dengan demikian birokrasi yang kerap minta dilayani bisa berubah menjadi “alat pemerintah” yang bekerja untuk melayani kepentingan masyarakat. Moto aparatur pemerintah sebagai abdi dan pelayan masyarakat semestinya dihayati dan dilaksanakan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Untuk bisa menjalankan tugas dan fungsi pelayanan dengan baik perlu dilakukan analisis beban kerja pada masing-masing dinas, bagian, biro dan seterusnya.

Kedua, menjaga netralitas birokrasi terhadap kekuatan politik dan golongan yang dominan sehingga betul-betul bisa berperan secara objektif sebagai abdi negara dan masyarakat. Pengalaman masa lalu telah menunjukkan ketika birokrasi dikooptasi oleh satu kekuatan politik tertentu ia cenderung akan menjadi tidak adil dan diskriminatif.

Ketiga, mengubah sistem rekruitmen pegawai yang sebelumnya didasarkan pada “patronage system”, “spoil system” dan “nepotism” , dengan “merit system” atau “carier system” sehingga terjamin peningkatan mutu, kreativitas, inisiatif dan efisiensi dalam birokrasi. Dalam beberapa tahun terakhir sudah ada kecenderungan perbaikan dalam sistem ini. Banyak pelamar dari kalangan masyarakat “biasa” yang bisa lulus tes penerimaan CPNS tanpa harus mengeluarkan biaya sogok untuk para calo. Sistem dan alat tes bisa terus diperbaiki untuk lebih menjamin objektivitas.

Keempat, pemberdayaan dan pelibatan eleman masyarakat untuk meningkatkan “bargainning position” mereka termasuk agar mampu melaksanakan perannya sebagai “social control” terhadap tindakan-tindakan birokrasi. Berbagai organisasi/ lembaga seperti LSM, badan pemerintahan atau sebuah konsorsium independen (terdiri dari pegawai pemerintah, LSM, akademisi, dan media) hendaknya tetap berkesempatan menyuarakan “pesan moral” dan “budaya malu” terhadap tindakan birokrat yang tercela. Mereka bisa berperan sebagai pengelola dan pendorong proses Citizen Report Card (CRC) atau Kartu Rapor Warga. CRC adalah alat praktik terbaik secara internasional guna meningkatkan pemberian layanan publik. Pelaksanaan CRC memberikan harapan untuk bisa lebih meningkatkan kinerja layanan publik, baik aspek responsivitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Dengan CRC dapat diketahui dan dibandingkan kemampuan aparat birokrasi pada masing-masing instansi untuk menjawab kebutuhan dan keinginan warga dalam memberikan layanan dengan mempertimbangkan kesamaan akses semua warga secara transparan, ada kepastian, lebih cepat, lebih murah, serta hemat tenaga.

Kelima, birokrasi dibuat lebih profesional. Birokrat yang profesional mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dengan pikiran, mental dan hati yang jernih. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya keseimbangan antara kecerdasan intelek, emosi dan spiritual aparatur pemerintah sehingga membutuhkan tidak hanya pendidikan dan pelatihan, tetapi juga “siraman” penyejuk dan pengembang moralitas.

Keenam, untuk meningkatkan efektivitas layanan birokrasi perlu ditinjau kembali penerapan lima hari kerja. Birokrasi yang selalu membawa mandat publik ke arah pelayanan segala kepentingan rakyat tampaknya tidak efektif lagi melakukan pelayanan pada sore hari. Dengan semangat desentralisasi asimetris, hal ini masih memungkinkan untuk diusulkan, mengingat kondisi budaya Bali yang tidak sama dengan budaya metropolitan yang memanfaatkan liburan Sabtu dan Minggu untuk pergi ke luar kota.

Pada akhirnya segala upaya tersebut adalah juga untuk merealisasikan salah satu ajaran Bhisma kepada para Pandawa dalam Bharata Yudha: charitum shakyum samyagrajayadhi loukikam. Hanya orang berkarakter teguh dan bijaksana dapat memimpin pemerintahan secara baik dan bersih.

Salah seorang ahli dari Barat yang mendalami Bhagavat Gita, Dr. Thomas, menilai Bhagavat Gita sebagai “Monumen Agama Hindu yang paling kaya dan agung sampai masa kini.” (T.L.Vasvani, Bhagavad Gita, dalam Mohan M,S Shantigriya Pooja). Berbagai pujian tentang keistimewaan Bhagavad Gita,antara lain juga datang dari Wilhelm Von Humboldt,”… syair Gita yang amat indah itu barangkali satu satunya syair filsafat dalam segala bahasa di dunia. (Dr.Amir, dalam Bhagavad Gita,Amir Hamzah, Dian Rakyat 1992 : 8). Lebih lanjut, Dr.Amir (ibid: 9) mengatakan, “ Isi Bhagavad Gita adalah serba pelajaran filsafat,agama dan kebajikan (etik). Dalam Gita itu termaktub segala pusaka fikiran dan perasaan bangsa Arya di India semenjak jaman Veda,Upanishad,Buddhisme,Bhagavata,Samkhya dan Yoga.Pusaka itu amat popular,menarik hati untuk segenap rakyat “

Bhagavad Gita adalah kitab suci yang memiliki “Hari Ulang Tahun”,disebut Gita Jayanti yang dirayakan diseluruh India oleh semua pengagumnya pada hari ekadasi dari tengah bulan cerah,bulan margasirsa (Desember-Januari) menurut almanac Hindu (Sri Svami Sivananda,”Hari Raya & Puasa dalam Agama Hindu”,pen.Paramita-Surabaya,2002 ; 74)

Lahirnya Bhagavad Gita memiliki aspek histories dengan latar belakang yang unik (dalam suasana perang) dan tempat yang semakin jelas terungkap,dengan ditemukannya prasasti Aihole yang dikeluarkan Raja Puleskin II.Prasasti tersebut menunjukkan bahwa Mahabharatayuddha didalam mana Bhagavad Gita “lahir’,disebutkan berlangsung pada tahun 3.138 sebelum masehi. (Svami Gambirananda,dalam Dr.I M.Titib,”Itihasa dan Purana, sebagai Sumber Sejarah Agama Hindu”, Veda Prayascita No.2 Th.I,2000 : 17).

Memang keistimewaan Bhagavad Gita,telah mengundang decak kagum,perhatian dan komentar para filsuf dan orang orang suci Hindu ternama (seperti Adishankara,Ramanuja,Madhva,Vrtti Kara,Vallabha,Nimbarka,Jnanesvar Mahatma Gandhi,Sri Aurobindo,Satvalekar sampai S.Radhakrishnan) maupun oleh pakar,peneliti dan para pencari dari Barat (seperti Dr.Thomas, Krishna Prem,dll),bahkan oleh pujangga muslim Indonesia seperti Amir Hamzah dan Sutan Takdir Alisjahbana dan juga, Bung Karno.

Srimad Bhagavat Gita yang berarti Nyanyian Ilahi atau disebut juga Gita Ilahi (The Song Divine ), Nyanyian Sorga (The Song of Clestial),Nyanyian Tuhan (The Song of The Lord) adalah sekumpulan ayat-ayat suci berbentuk syair-syair yang disabdakan oleh Sri Krshna kepada Arjuna di medan-laga Kurukshetra. Bhagavat Gita adalah bagian (ke VI) yang disebut Bhisma-Parva dari keseluruhan epik agung Mahabharata Gita adalah rangkuman dari berbagai nada dalam satu kesatuan yang indah. Rohaniawan Hindu yang sangat bersahaja,Alm.T.L.Vasvani (op.cit) menyatakan kekagumannya yang dalam dengan mengatakan,

“… Di dalam Bhagavat Gita jelas sekali terpancar sebuah filsafat yang mengalir dalam bentuk sebuah lagu, dan merupakan susunan sloka-sloka (syair-syair) filsafat kehidupan nan paling agung dalam seni sastra dunia. Yoga yang secara objektif tersirat di dalam Veda-Veda dan Yoga yang secara subjektif terdapat di dalam Upanishad-Upanishad tergabung menjadi suatu sintetis, yaitu Bhagavat Gita” .

Adapun topik utama Bhagavad Gita, mencakup ; (1) Tuhan, Isvara atau Paramatman,(2) Jiva atau atman, (3) Prakrti,Maya atau alam material, (4) Kalatattwa atau prinsip waktu dan (5) Karma. Ke 5 hal pokok ini, yang juga menjadi tema sentral sebagian besar filoshopi Hindu dan karena itu Bhagavat Gita juga dianggap sebagai inti-sari dari semua sastra dan Upanishad (Gitopanishad) yang ada di dalam agama Hindu atau juga disebut Veda ke 5 (Pancamo Veda) karena substansi Bhagavad Gita bukanlah ajaran baru,melainkan pengulangan dari kebijaksanaan kuno,Veda Veda.

Keagungan Bhagavat Gita ini diilustrasikan dengan sangat indah, dalam syair berikut: “Seluruh Upanishad adalah sapi-sapi perahan, Yogesvara Krshna adalah Sang Pemerah sapi-sapi ini, Arjuna adalah salah satu dari anak sapi, dan mereka-mereka yang telah mendapatkan pengetahuan suci (penerangan) diibaratkan sebagai orang yang meminum susu sapi, dan susu ini sendiri , yang diibaratkan sebagai air sorgawi atau nekhtar abadi. tidak lain adalah Bhagavat Gita .Svami Rama,salah seorang Yogi Agung Himalaya, dengan gamblang telah mengatakan,

”…..the bhagavad Gita contains in condensed form all the philosophical and psychological wisdom of the Upanishads.It is said that the Upanishads are like a cow that Sri krshna milks to bestow its nurturing wisdom to his dear friend and disciple,Arjuna. Sri krshna imparts all the wisdom of the Vedic and Upanishadic literature through the teachings of the Bhagavad Gita.Rather than imparting a new trend of thought or expounding a new philosophy,Sri Krshna modified and simplified the Vedic and upanishadic knowledge…” (Perennial Psychology of the Bhagavad gita,the Himalayan international institute of yoga Science and Philosophy of the U.S.A,Honesdale,Pennsylvania,1985: 4)

II.SPIRIT UNIVERSAL BHAGAVAD GITA

Bila keseluruhan sloka sloka Bhagavad Gita, diikuti dan mampu diamalkan oleh seluruh manusia di dunia ini, niscaya akan tercipta rasa persaudaraan semesta, segala kebajikan dan bahkan tujuan tertinggi,self realization akan terwujud pula.Cita cita ideal apapun yang disodorkan oleh berbagai paham hidup,kepercayaan dan agama yang pernah ada dimuka bumi ini, pasti juga akan terwujud,serentak. Hanya bila semua ini terjadi, barulah nilai nilai universal Bhagavadgita tidak perlu lagi digali apalagi diperdebatkan.Dengan kata lain,nilai nilai itu telah bertransformasi menjadi realisasi. Selain itu, setiap sloka Gita otomatis bersifat ubikitos-universal.

Untuk men-taati dan sukses mengamalkan ajaran Gita, tentu saja kualifikasi setingkat Arjuna diperlukan.Kualifikasi Arjuna,menurut Bhagavan Satya Narayana (Aripta Wibawa,Dialog Bhagavadgita,2006 ; 20-21) tercermin dari “makna” panggilan “sayang’ Krshna kepada Arjuna didalam Bhagavad Gita,seperti : Partha (menunjukkan posisi Arjuna mewakili ras manusia,putra bumi), Kauntheya (seorang yang mendengar dengan penuh perhatian terhadap ajaran Ketuhanan),Kurunanda (terang tindakannya),Anashuya (bebas dari iri hati),Paranthapa (bebas dari ketakutan),Gudhakesha (seorang yang dapat mengendalikan indriyanya),Arjuna (murni,tak ternoda),Dhananjaya (seorang yang telah mencapai anugerah untuk menerima kesejahteraan dan kebijaksanaan spiritual).

Dari sejumlah kualifikasi diatas,rasanya begitu sulit bagi semua orang untuk dapat setara atau menyamai personality yang dimiliki Arjuna. Karena manusia masih berbeda intelektualitas,intelegensia atau intuisi rohani serta pencapaian spiritualnya maka mereka akan menimbang sesuai kapasitasnya yang beragam pula.Implikasinya, bahwa nilai nilai eksoterik-(relegiusitas,moral- etik) akan tetap bisa diperdebatkan dan diperbedakan alias tidak universal ,tetapi ajaran esoteric/ spiritualitas sejati, haruslah sama adanya,ubikitos dan mutlak universal.Bukankah Tuhan itu satu dan jika ada 5 orang pemeluk agama yang berbeda mendapat anugerah yang sama,dari Tuhan yang sama pula, akankah mereka menemukan 5 Tuhan yang berbeda? Tentu saja tidak.Tuhan akan tetap satu dan sama bagi ke 5 orang itu.Pada tataran ini konsep esoteric dan spiritualitas dapat dipahami.

Secara umum,penulis mencoba membuat sebuah “Hipotesa Spiritual” yang diharapkan dapat mengungkap nilai nilai universal Bhagavad Gita.

TUHAN ITU SATU ADANYA.

BELIAU ADALAH TUHAN BAGI SEMUANYA. DAN KARENA ITU, BELIAU MAHA ATAS SEGALA GALANYA TERMASUK MAHA PENCIPTA

UNTUK MENJAGA TERTIB CIPTAAN AGAR HARMONI DAN BERKESINAMBUNGAN,TUHAN MENETAPKAN ORDE SEMESTA ATAU HUKUM KEBENARAN (RTAM) DAN MEMELIHARANYA DENGAN KASIH ( PREMA ) DENGAN MERESAPI SELURUH CIPTAANNYA

KEBERADAAN TUHAN DALAM SETIAP CIPTAANNYA DIPAHAMI SEBAGAI ATMA YANG KEKAL DENGAN SIFAT PENUH ANANDAM DAN KEDAMAIAN HAKIKI.

TIDAK ADA TEMPAT,NAMA ATAUPUN RUPA YANG TIDAK DIRESAPI OLEH BELIAU.

ATMA ITULAH DIRI SEJATI YANG KEKAL,YANG DENGAN MEREALISASINYA,BERARTI MENCAPAI TUHAN.

MENYADARI BAHWA TUHAN MAHA HADIR DISETIAP CIPTAANNYA,MANUSIA YANG SADAR AKAN HAL ITU AKAN MENGEMBANGKAN RASA PERSAUDARAAN DENGAN SESAMA CIPTAAN TUHAN. ( jika ada rasa persaudaraan yang tidak pilih kasih semacam ini, disana pasti terdapat love-harmony & peace ).

HAKEKAT PERSAUDARAAN SEJATI ADALAH KASIH SAYANG. DAN JIKA KASIH SAYANG MENGALIR TAK HENTI KEPADA TUHAN ATAU MELUAS KEPADA SELURUH CIPTAAN,ITU DISEBUT BHAKTI (ALIRAN KASIH YANG TAK PERNAH PUTUS).

CARA UNTUK MEREALISASI TUHAN BERAGAM JENIS DAN BENTUKNYA TAPI SEMUANYA BERTUJUAN MENCAPAI TUHAN YANG SAMA. SEMUA CARA YANG BERBEDA ITU,MEMANG DITEGAKKAN OLEH TUHAN SENDIRI.

SECARA GARIS BESAR CARA UNTUK MENCAPAI TUHAN ITU BISA DIKATEGORISASI MENJADI 4 JALAN YAITU JALAN AKSI TANPA PAMRIH,PENGETAHUAN KEBIJAKSANAAN,KASIH SAYANG/PELAYANAN ,DAN JALAN PENGENDALIAN PIKIRAN (KARMA,JNANA,BHAKTI DAN RAJA/DHYANA YOGA MARGA) DAN BERBAGAI KEPERCAYAAN LAINNYA HANYALAH KOMBINASI DIANTARA BERBAGAI CARA ITU.

SEMUA CARA ITU,DENGAN BERBAGAI SISTEM DAN METODENYA YANG BERBEDA BEDA PULA (EKSOTERIK) BISA DIRINGKAS DENGAN SATU NAMA SAJA; YOGA (ESOTERIC).

JALAN ESOTERIC YOGA ITU ,PRINSIP AJARANNYA SATU DAN SAMA DARI SEJAK DAHULU KALA HINGGA SEKARANG

JIKA SESEORANG (SIAPAPUN DIA,APAPUN AGAMA/KEPERCAYAANNYA,DSB-NYA) MEMAHAMI JALAN ESOTERIC YOGA SERTA MENDAPAT ANUGERAH TUHAN, DIA AKAN SAMPAI KEPADA TUHAN YANG SATU ITU.

III. PENUTUP

Sebagai penutup,saya sependapat dengan Sadguru Sivaya Subramuniyaswami,yang mengatakan ”….. tidak ada keraguan bahwa agama Hindu akan menjadi kekuatan besar dunia……..” Nilai nilai Hinduisme akan senantiasa menyebar merasuk kepelosok dunia, ke relung relung hati manusia, tidak saja melalui pengaruh ajaran para guru dan swami semata,melainkan juga akan berkembang luas melalui karya karya umatnya yang sarat dengan nilai nilai spiritual-dharma.Semoga!

Om Tat Sat Sri Krsnarpanam astu subham.Ksamaswamam

I. BIROKRASI ABDI MASYARAKAT ?

Setiap warga negara akan selalu berhubungan dengan aktivitas Birokrasi Pemerintahan. Bahkan ketika seseorang masih berada dalam kandungan ia sudah mulai tergantung dengan pelayanan birokrasi. Apakah untuk keperluan pemeriksaan kesehatan (di RS atau Puskesmas ) atau setelah lahir dan harus mendapatkan “sertifikat sebagai warga dunia” berupa akta kelahiran. Ketergantungan dengan birokrasi itu terus berlanjut, seiring dengan bertambahnya usia seseorang atau sejalan dengan ragam aktivitas yang dilakukan ditengah masyarakat. Sementara itu, jenis pelayanan umum yang diselenggarakan birokrasipun sangat kompleks dan bahkan memasuki hampir setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Intervensi birokrasi yang demikian ini, sah-sah saja adanya, karena justru untuk menyelenggarakan fungsi itulah birokrasi dibentuk.

Merupakan hal yang logis, jika kemudian birokrat atau aparatur publik itu dijuluki Abdi Negara, karena pada pundaknya tugas-tugas kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan diselenggarakan atas nama “organisasi politik super besar” yang disebut “negara”. Namun penting diingat, legitimasi yang diterima para abdi negara itu bersumber dari kepercayaan rakyat yang berdaulat. Artinya, seorang abdi negara adalah seseorang yang mengemban amanat rakyat untuk mengayomi kepentingan kepentingan mereka (rakyat). Jadi, jika dikaitkan dengan sumber legitimasi ini, maka seseorang aparatur negara/ publik (pegawai negeri, birokrat atau abdi negara) itu, sesungguhnya adalah seorang abdi masyarakat. Ini berarti, bahwa tugas aparatur publik adalah melayani masyarakatnya (public service).

Kompleksnya pelayanan umum yang diberikan birokrasi, semakin mengabsahkan jaringan hirarkinya yang terbentang luas dari pusat hingga ke pelosok desa. Mengemban amanat rakyat, mengayomi dan memberikan pelayanan kepada mayarakat, mengadministrasikan tugas tugas pemerintahan dan pembangunan, adalah sebagian besar dari tanggung jawab yang diembannya. Dengan berbekal kode etik “Sapta Prasetya”, iapun dituntut berprilaku bersih sehingga wibawa dan kemuliaan memancar dari korpnya

Sudah sewajarnyalah rakyat berterima kasih kepada para “abdi” nya itu dan kemudian menaruh hormat terhadap lembaga atau korpnya. Tidak ada alasan bagi rakyat untuk tidak respek terhadap birokrasi. Namun ironisnya, persepsi masyarakat selama ini terhadap birokrasi tidaklah demikian adanya. Kondisi faktual dimasyarakat menunjukkan, bahwa berhubungan dengan birokrasi berarti berhadapan dengan kekuasaan perijinan yang menjelimet, penghormatan dari meja ke meja, atau bahkan formalisme yang eksesif.. Yang lebih parah lagi,acapkali rakyat diposisikan sebagai pembeli jasa yang harus siap membeli tiket layanan alias amplop pelican,sekedar untuk mendapatkan layanan birokrasi. Hal ini disebabkan karena prosedur pelayanan yang semestinya memudahkan masyarakat sering ditunggangi kepentingan pribadi birokrat dan tidak jarang dijadikan komoditi layak jual. Fenomena ini berlanjut mentradisi dalam korp birokrasi, meskipun sesungguhnya instrumen untuk menyikapinya sudah tersedia (misalnya, sistem pengawasan). Masyarakat pengguna jasa menganggap produk layanan birokrasi itu bukan lagi haknya yang dengan mudah dapat diperoleh (hanya dengan mengganti biaya bahan baku produk tersebut), melainkan telah memandang birokrasi itu sesuatu yang harus diakses dengan koneksi tertentu mirip mekanisme hukum pasar. Dengan demikian ketentuan bahwa birokrasi memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat menjadi berbalik, karena masyarakatlah yang harus “pintar” melayani kemauan birokrasi tersebut. Berangkat dari sinilah, fenomena kolusi, pungli dan penguasa perijinan dipersepsikan oleh masyarakat identik dengan birokrasi itu sendiri.

“ Jargon abdi masyarakat hanyalah tinggal kenangan belaka atau sekedar slogan yang indah ?”.

Menyikapi keadaan yang demikian itu, wajar jika kemudian timbul pertanyaan seputar peran birokrasi sebagai lembaga penyelenggara pelayanan masyarakat. “Benarkah birokrat itu abdi masyarakat?”

Gejala phatologis birokrasi seperti yang telah dipaparkan diatas itu, menjadi semakin kronis ketika tumor tumor birokrasi lainnya, turut menghias kinerja birokrasi seperti : adanya proliferasi dan struktur ganda, instransparansi pertanggungjawaban (yang menyulut lahirnya manipulasi dan korupsi ), aplikasi patronase dalam rekrutmen pegawai (yang menyuburkan nepotisme dan suap), serta praktik mal-administrasi maupun mis-manajemen lainnya.

Meskipun kondisi yang diungkapkan itu belum sepenuhnya dapat digeneralisir, apapun alasannya, fenomena yang demikian itu tentu tidak dapat dibiarkan berlarut. Sebab, jika fenomena phatologis itu dibiarkan menahun, maka tidaklah mustahil “krisis kepercayaan” masyarakat terhadap birokrasi suatu saat akan berubah menjadi destruktif. Dibeberapa tempat, ketakutan kaum birokrat elit untuk menggunakan kendaraan “plat merahnya” karena khawatir akan menjadi sasaran amuk massa, adalah indikator bahwa posisi rakyat telah berseberangan dengan birokrasi.
Penting diingat bahwa, kita tidak apriori dengan prestasi pembangunan yang berhasil dicapai selama ini, yang sebagian besar merupakan andil birokrasi dalam totalitas kinerjanya.Akan tetapi, prestasi birokrasi dalam pembangunan itu akan tenggelam begitu saja jika penyakit birokrasi yang diderita selama ini, betapapun ringannya, dibiarkan terus tanpa solusi “penyembuhan”.

II. KONTUR MODEL BIROKRASI INDONESIA

Drs.Moerdiono (1992) pernah menyusun kontur model birokrasi Indonesia sebagai berikut :
1. Birokrasi Indonesia perlu dipahami sebagai bagian integral dari sistem penyelenggaraan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Birokrasi Pemerintahan, kita maksudkan sebagai birokrasi sipil dibawah cabang eksekutif.
3. Birokrasi Pemerintahan merupakan bagian dari suprastruktur politik dan mempunyai hubungan fungsional dengan lembaga penyeleggara negara lainnya.
4. Birokrasi Indonesia bukan alat mati pemerintahan tapi diharapkan mempunyai kesadaran nasional yang tinggi, yang mampu secara kreatif melaksanakan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan dengan efektif dan efisien.
5. Birokrasi Indonesia harus dibangun secara berencana.
6. Secara bertahap sebaiknya dikembangkan terminologi birokrasi yang sesuai dengan konteks filsafati dan idiologi kita.

Lebih lanjut praktisi administrasi negara yang adalah mantan Menteri Sekretaris Negara masa pemerintahan Pesiden Soeharto ini, merumuskan sebuah definisi kerja birokrasi pemerintahan seperti berikut :

“Birokrasi Pemerintahan adalah seluruh jajaran badan eksekutif sipil, yang dipimpin oleh pejabat pemerintah dibawah tingkat menteri, yang tugas pokoknya adalah menindaklanjuti keputusan politik yang telah diambil pemerintah” (ibid).

Dengan mencermati kontur model birokrasi Indonesia seperti tersebut diatas, kita dapat melihat bagaimana besar harapan yang ditumpukan pada birokrasi dalam penyelenggaraan tugas tugas pemerintahan dan tugas pembangunan. Harapan ini adalah hal yang logis, terlebih pembentukan birokrasi pada dasarnya dimaksudkan untuk melaksanakan prinsip prinsip organisasi secara lebih efisien. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya birokrasi malah membuat berbagai ketidakefisienan (Nurharjadmo 1991). Birokrasi, memang dapat menjadi kekuatan yang baik untuk pertumbuhan (sebagai hasil kegiatan yang efisien) tetapi juga dapat menjadi alat yang menghambat pertumbuhan.

Di Barat pada umumnya, birokrasi lahir sebagai produk dari proses industrialisasi. Proses industrialisasi yang semakin meluas, menuntut masyarakatnya untuk menekankan nilai nilai individualitas, spesialisasi serta profesionalisme. Nilai nilai tadi telah melandasi perkembangan birokrasi untuk menjadi alat yang efisien dari masyarakat dalam mencapai tingkat kemajuan yang diinginkannya. Pertumbuhan dalam birokrasi relatif seimbang antara birokrasi publik dengan birokrasi perusahaan (private). Dengan demikian, gerak industrialisasi yang merupakan usaha swasembada masyarakat, akhirnya dapat berkembang nyaris tanpa intervensi

Di Indonesia, khususnya sejak era orde baru, birokrasi tumbuh sebagai instrumen untuk menggalakkan industrialisasi dan modernisasi masyarakatnya. Hasil hasil pembangunan dalam bidang ekonomi, pertanian, kesehatan, Keluarga Berencana, perumahan dan lain lain, untuk sebagian besar adalah merupakan hasil karya birokrasi kita. Birokrasi Indonesia, dalam mengemban tugas pemerintahan dan tugas tugas pembangunan yang semakin kompleks, memadukan dua kekuatan besar yang saling menopang yakni intelektual dan militer. Militer dengan jiwa nasionalisme cukup berandil dalam membersihkan pengaruh pengaruh primordial, dan kaum intelektual, dengan konsep konsep pembangunannya yang rasional, telah memberikan bobot yang tinggi pada program program pembangunan nasional.

Hasil hasil karya birokrasi dalam pembangunan nasional dapat tercapai, karena terciptanya stabilitas yang mantap, yang dianggap sebagai sine qua non kontinuitas pembangunan. Tingginya kehendak untuk mencapai akselerasi hasil hasil pembangunan, ternyata tidak diiringi oleh potensi swasta yang solid, sehingga menyebabkan perlunya intervensi pemerintah yang kemudian menyusup hampir kesemua sektor kehidupan masyarakat. Disamping itu, latar belakang sosial budaya masyarakat belum begitu kondusif dalam mendorong tumbuhnya budaya birokrasi yang bersih dan efisien.

Adapun nilai budaya yang telah berpengaruh terhadap birokrasi kita antara lain (lihat Muhajir Darwin 199, Muhaimim 1980) :
1. Budaya formalisme yang melahirkan birokrasi yang mengutamakan simbol simbol dan seremonial seremonial ketimbang produktivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Budaya feodalisme dan paternalisme yang melahirkan birokrasi dengan orientasi status dan senioritas lebih menonjol, ketimbang profesionalisme dan kreativitas.
3. Jiwa kekeluargaan yang menghasilkan nepotisme dalam pemberian pelayanan publik.
4. Budaya upeti dan kaburnya demarkasi dinas-pribadi, yang pada gilirannya melahirkan korupsi dan penyalahgunaan harta kekayaan negara.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa ,budaya masyarakat lokal Indonesia telah mempengaruhi dan ikut mewarnai prilaku birokrasi kita. Disamping pengaruh budaya lokal itu, juga adanya sistem kekuasaan yang monolit dan lemahnya kontrol politik terhadap birokrasi telah memberikan iklim yang subur bagi berkembangnya penyimpangan penyimpangan dalam birokrasi. Timbulnya penyimpangan penyimpangan ini, akhirnya membuat citra negatif (red-tape) terhadap kinerja birokrasi pemerintah . Dipihak lain, gerak lajunya pembangunan (di Indonesia) memang telah membawa serta upaya upaya untuk merubah pola prilaku birokrasi kearah prosedur dan cara cara kerja yang lebih efisien.

III.GOOD GOVERNANCE,HANYA SEBUAH WACANA?

Pada masa orde reformasi dan orde sesudahnya (hingga saat ini), reformasi birokrasi telah banyak diwacanakan dan diagendakan,bahkan mungkin telah betul betul secara serius dilaksanakan. Beberapa diantaranya adalah diberlakukannya PP No.8 tahun 2003 tentang restrukturisasi organisasi pemerintah daerah dengan konsep MSKF (Miskin Struktur Kaya fungsi).Tujuannya jelas jelas adalah untuk rasionalisasi birokrasi di lingkup pemerintahan daerah. Kemudian juga ada perubahan paradigma dari UU Nomor 5 tahun 1974 yang menggunakan the structural efficensy model menuju UU Nomor 22 tahun 1999 yang selanjutnya diperbaharui dengan UU Nomor 32 tahun 2004 yang lebih cenderung menggunakan the local democracy model (Tim Fisipol Unwar,2006) . Agenda reformasi tersebut tampaknya merupakan jawaban atas semakin meningkatnya tuntutan masyarakat serta banyak didorong oleh konsep konsep perubahan yang datang dari luar Indonesia seperti entrepreneurial bureaucracy, reinventing government, good governance dan sebagainya.

Good governance misalnya, adalah suatu mekanisme kerja,dimana aktivitas pemerintahan berorientasi pada terwujudnya keadilan social dimana pemerintah diharapkan mampu secara maksimal melaksanakan 3 fungsi dasarnya yakni service,development,empowerment. Adapun konsekuensi dari pelaksanaan good governance,setidaknya terlihat dari 3 hal berikut : pertama,pemerintah mengambil posisi sebagai fasilitator dan advocator kepentingan public, kedua, adanya perlindungan yang nyata terhadap “ruang dan wacana” public,serta yang ketiga, mengakui dan menghormati kemajemukan politik dalam rangka mendorong partisipasi dan mewujudkan desentralisasi (ibid).

Meskipun banyak agenda reformasi telah diintrodusir,dalam prakteknya perubahan tersebut cukup sulit dilakukan.Beberapa data membuktikan bahwa birokrasi public di Indonesia pada era reformasi belum sepenuhnya siap menghadapi perubahan.Pertama,laporan dari the world competitivness yearbook tahun 1999 yang menyatakan bahwa birokrasi Indonesia berada pada kelompok Negara Negara yang memiliki indeks competitivness yang paling rendah diantara 100 negara yang diteliti (Cullen& Cushman,2000).kedua,hasil penelitian PSKK UGM tahun 20000 di 3 provinsi yang menyimpulkan bahwa kinerja birokrasi dalam pelayanan public masih amat buruk disebabkan oleh kuatnya pengaruh paternalisme (Dwiyanto,20003).Ketiga, hasil kajian political and economic risk consultancy di 14 negara tahun 2001,menyatakan adanya indikasi kinerja birokrasi di Indonesia yang makin buruk dan korup (Kompas,22 juni 2001) Sementara itu,dalam lokus Negara Negara berkembang, studi Dwight King (1989) mengungkapkan beberapa sisi buram ciri birokrasi di negara berkembang seperti : tidak efisien, jumlah pegawai yang berlebihan, tidak modern atau ketinggalan jaman, seringkali menyalahgunakan wewenang, tidak ada perhatian atau mengabaikan daerah daerah miskin dan tidak tanggap atas keragaman kebutuhan dan kondisi daerah setempat.

Terkait dengan sulitnya melakukan perubahan dalam tubuh birokrasi,ada seorang pakar yang mengatakan bahwa sejumlah gejala autisme telah menjangkiti tubuh birokrasi.Symptomp-sumptomp yang menunjukkan autisme itu antara lain : (Triputro,R.Widodo,2005)
1. Birokrasi cenderung mempertahankan kebiasaan yang sudah mapan,sehingga sangat sulit menerapkan perubahan
2. Birokrasi sulit menerima konsep konsep pembaharuan atau pelajaran, apalagi pelajaran itu datangnya dari pihak lain
3. Birokrasi pandai meniru-nirukan konsep konsep perubahan (reinventing government,wirausaha birokrasi, clean government & good governance,dll
4. Asik dengan kesibukan sendiri termasuk menyibukkan diri dengan mengidentifikasi konsep perubahan/reformasi,tetapi tidak ada hasil yang signifikan

Menanggapi lemahnya kinerja birokrasi dan dalam rangka mewujudkan good governance, setumpuk resep, pendekatan, strategi, model / paradigma reformasi telah diberikan oleh banyak pakar.Mulai dari penerapan merit system dalam rekcruitment aparatur, perbaikan system-struktur atau penataan kelembagaan, aturan organisasi,pedoman kerja,penerapan asas keadilan dan ketegasan dalam hal reward and punishment sampai kepada perubahan mind set aparatur dan cultural set –nya.

Bahkan,saat ini sedang digodok,rancangan undang undang baru yang juga dalam rangka mewujudkan good governance,yaitu UU tentang Administrasi Pemerintahan dan UU Etika Penyelenggaraan Negara.Diharapkan rancangan UU yang sarat dengan semangat reformasi ini bisa dibahas di DPR RI tahun ini.Penulis kebetulan terlibat dalam Uji Materi RUU tersebut pada tanggal 20 september 2007,yang merupakan kegiatan ke 4,kegiatan mana sebelumnya telah dilakukan berturut turut mulai tanggal 14 dan 28 Mei 2007 di Jakarta khusus untuk pejabat pemerintahan tingkat pusat dan pada tanggal 18 September 2007 di Surabaya untuk pejabat pemerintah propinsi Jawa Timur,Peradilan TUN, kejaksaan, kepolisian, LSM dan Perguruan Tinggi.Sedangkan untuk RUU Etika penyelenggaraan Negara telah diadakan lokakarya pada 7 daerah provinsi yang mewakili wilayah Timur,Tengah dan Barat Indonesia (Sambutan Menpan,2007). Akankah payung hukum ini mampu mengemban misi reformasi?ataukah akan bernasib sama seperti UU sejenis yang telah ada?!

Harapan kita semua,good governance segera terwujud di negeri tercinta ini sehingga masyarakat Indonesia menuai kesejahteraan lahir dan bathin seperti harapan para founding father kita. Maka disini, peran para penyelenggara pemerintahan Negara dan kaum birokrat kita merupakan ujung tombak keberhasilannya dan kita semua rakyat Indonesia harus berperan aktif menopangnya.

REFERENSI

Bryant, Coralie & White, Louis G., Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang, Rusyanto L.(Peny) LP3ES, Jakarta, 1987.

Cullen,Ronald B & Donald P.ushman (2000), Transitions to competitive government: speed,consensus and performance,Albany,New York: State university of New York Press.

Dwiyanto,Agus dkk., Teladan dan Pantangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah,Galang Printika,Yogyakarta,2003

Graham, Cole B., Jr., & Hays S.W., Managing The Public Organization, Washington DC : CQ Press, 1986.

Jackson, Karl D., The Implication of Structure and Culture in Indonesia on Jackson, Karl D., & Pye, Lucian W., eds., Political Power and Communication in Indonesia, 1978.

King, Dwight Y., Pengawasan dan Birokrasi di Negara Berkembang, dalam Prisma, LP3ES, 1989.

Kompas, 22 Juni 2001

Luthans, Fred, Organization Behaviour, Mc-Graw Hill Book, New York 1973.

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,sambutan pada acara Uji Materi RUU Administrasi Pemerintahan dan RUU Etika Penyelenggara Negara Tingkat Provinsi Bali,Denpasar 20 September 2007
Mustopadidjaja, AR.,Paradigma Pembangunan Administrasi Negara dan Manajemen Pembangunan, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri, Jakarta.

Moerdiono, Mencari Model Birokrasi Indonesia, dalam Birokrasi dan Administrasi Pembangunan, Nirwandar S., & Tedjo, I., (peny), Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992

Muhaimin, Yahya, Birokrasi Seharusnya Apolitis , dalam Prisma, LP3ES, 1989
—————, Beberapa Segi Birokrasi di Indonesia, dalam Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru ; Esei Esei dari Fisipol Bulaksumur, Abar, A. Zaini (peny), Ramadhani, Solo, 1990

Nurhardjatmo, dkk., Efektivitas Kebijaksanaan Pembangunan, Fakultas Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.

Suganda, Dann, Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi, Media Widya Mandala, Yogyakarta, 1991.

Tim Fisipol Unwar, Orasi ilmiah “Mewujudkan Birokrasi Yang mengedepankan etika pelayanan Publik’,disampaikan pada Dies Natalis XXII dan wisuda Sarjana XXXIV Universitas Warmadewa,23 September 2006

Toha, Miftah, Perspektif Prilaku Birokrasi, Rajawali Pers, Jakarta, 1987.

Tjokrowinoto, Moelyarto, Sosok Birokrasi Indonesia Dalam Era Tinggal Landas, Makalah Untuk Pertemuan Mahasiswa Administrasi Indonesia, Kaliurang, Yogyakarta, 1989.

Widodo,R.Triputro, Autisme Birokrasi,Jurnas Sarathi Vol 12 No.2 Mei 2005

Yudhiantara,I Made, Memahami Performance Biro Rasional Kita dari perspektif model,Jurnal Sarathi No.08 Th IV Juli 1997

—————,Pengawasan dan Pemberdayaan Frontliner Birokrasi Pembangunan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik,Jurnal sarathi No.03 Th II Januari 1995

—————Reformasi Birokrasi pelayanan Umum (Pokok Pokok Pikiran), Jurnal Sarathi No.10 Th V Agustus 1998

Jangan membeli suatu produk investasi yang tidak dimengerti betul. Untuk itu sebelum melakukan investasi, berbagai sumber informasi hendaknya dipelajari terlebih dahulu seperti buku referensi, majalah/buletin bisnis dan keuangan, hasil riset dari lembaga keuangan, atau konsultasi dengan seorang Penasihat Investasi.

Jika Anda sudah memilih produk misalnya saham, dan kemudian harus menentukan perusahaan mana yang akan menjadi sasaran investasi Anda, maka penyelidikan harus dilakukan pada segi fundamental perusahaan dan kinerjanya di Bursa Efek (jika saham tersebut telah diperdagangkan di Bursa Efek) misalnya melalui prospektus, company profile, laporan keuangan, berita-berita pasar modal dan sebagainya.

Perusahaan sasaran investasi Anda mungkin melakukan penggabungan usaha, reorganisasi, sasaran penawaran tender, atau melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat mengurangi nilai kepemilikan kita. Untuk itu Anda harus memiliki perhatian penuh pada berita-berita ataupun pengumuman mengenai kemungkinan tersebut.

Kondisi Bursa Efek pada umumnya dan setiap saham pada khususnya memiliki kecenderungan (trend) harga dan volume penjualan yang menggambarkan saat terbaik untuk melakukan kegiatan jual/beli. Analisa yang dikenal sebagai “analisa teknikal” ini perlu dipelajari oleh investor karena akan sangat berpengaruh pada keputusan investor untuk melakukan transaksi jual/beli. Untuk ini, Anda dapat memperoleh data dari lembaga riset atau dari divisi riset Perusahaan Efek Anda.

Pada skala makro, kinerja investasi di Bursa Efek sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, stabilitas politik, dan kinerja Bursa Efek lain. Selain itu, keadaan di Bursa pun sangat sensitif dengan berbagai hal subyektif (rumours). Anda harus mengikuti berita-berita semacam ini yang tentunya dapat mempengaruhi nilai investasi Anda. Investasi pada perusahaan yang tidak memiliki informasi yang dipublikasikan sebelumnya mengandung risiko yang lebih besar.

Pada saat pertama Anda membeli saham, Anda mungkin hanya membeli saham dari satu perusahaan saja. Namun dengan berjalannya waktu Anda mungkin ingin menambah investasi Anda. Jika sudah sampai pada tahapan ini Anda perlu memperhatikan satu prinsip investasi yang sudah begitu populer dan dapat mengurangi risiko investasi Anda apabila diterapkan, yaitu “don’t put all your eggs in one basket”.

Prinsip tersebut berarti bahwa Anda harus melakukan diversifikasi investasi untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi. Untuk itu, Anda dapat menyusun portofolio investasi saham Anda yang meliputi saham-saham dari berbagai sektor industri, dan terdiri dari perusahaan besar (blue chip), perusahaan baru/berkembang dan juga perusahaan menengah dan kecil. Perusahaan besar umumnya lebih aman dibandingkan perusahaan baru/berkembang serta perusahaan menengah dan kecil;
namun perusahaan baru/berkembang serta perusahaan menengah dan kecil umumnya menjanjikan pertumbuhan (growth) dan penghasilan (gain) yang lebih tinggi.

samani va akutih samana hrdayani vah
samanam astu vo mano yatha vah
susahasati

Rg Veda X 191.2,4.
MAHATMA Gandhi menyatakan salah satu dosa sosial yang menjadi penyebab merosotnya kualitas kehidupan masyarakat ialah penyelenggaraan kehidupan politik tanpa dilandasi oleh prinsip dasar (politics without principles). Kehidupan politik lebih banyak berisi permainan uang, kata dan perebutan kuasa sebagai gejala infantilisme yang jauh dari dunia pikir, refleksi dan kontemplasi.
? Citra Politik

Pemikiran bahwa politik itu kotor, akal-akalan, tipu muslihat, licik, serta kejam dalam mencapai suatu tujuan, hingga kini masih dianut oleh sebagian orang. Politik dan tentu saja para politikusnya, seringkali didentikkan dengan wilayah pragmatisme dan oportunisme yang lebih mengutamakan kepentingan sendiri atau golongan dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan. Untuk mencapai tujuan itu dapat dihalalkan segala cara.

Pandangan yang banyak diilhami oleh pemikiran politikus asal Italia Nicollo Machiavelli ini, beranggapan tujuan utama dalam berpolitik adalah mengamankan kekuasaan yang sudah dipegang. Politik dan moralitas bagi kaum Machiavellian merupakan dua bidang yang terpisah dan tidak ada hubungan satu dengan yang lain. Kekuasaan bagi mereka bersifat sekuler yang tak memiliki kaitan dengan dunia spiritual.

Dalam praktik kehidupan politik di negeri ini, politisi tampaknya memahami hakekat politik secara sempit dan konservatif. Politik dimengerti terbatas pada cara bagaimana seorang politikus atau parpol dapat memenangkan pemilu, meraih kursi atau posisi di legislatif dan eksekutif, kemudian melanggengkannya sehingga memperoleh posisi “terhormat” dalam masyarakat. Di samping itu, terjun ke “dunia” politik dianggap menjanjikan penghasilan besar lewat jalan pintas, tanpa syarat pendidikan tinggi. Hanya sebagian kecil saja dari mereka yang memandang politik sebagai salah satu cara untuk menata kehidupan negara agar terwujud kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran rakyat.

Kebanyakan politisi masih dikuasai hasrat berkuasa ketimbang sebagai “penyambung lidah” dan penyalur aspirasi rakyat. Tanpa ada beban moral sedikit pun, mereka kerap melupakan begitu saja janji-janji kampanyenya setelah mereka berkuasa. Pada titik inilah, masyarakat dibuat kecewa, sinis dan skeptis dengan politik. Dalam khasanah ketatanegaraan, kondisi ini menghambat munculnya pemimpin ideal yang sesuai harapan rakyat. Pemimpin dari kalangan politisi yang dihasilkan belum mampu memberikan pengayoman, ketenangan dan panutan bagi rakyat karena lebih banyak mengurus kepentingan partai daripada memikirkan alternatif kebijakan publik. Isu-isu krusial seputar kebutuhan pokok (basic needs), seperti: pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan belum banyak disentuh dan dimasukkan dalam agenda kebijakan.

Begitu pula, dialog dari hati ke hati secara intensif dalam memformulasikan kebijakan, baik antara sesama politisi atau parpol nyaris tidak berjalan mulus, kecuali ada kesamaan kepentingan temporer yang lebih besar. Kondisi “anomali” ini mengandung resiko yang oleh Erich Fromm disebut gejala konflik laten di bawah kedok kebersamaan. Hal ini praktis telah menggeser sendi-sendi toleransi dan kebersamaan dalam kehidupan politik. Lawan politik dilihat sebagai segmen yang terpisah, bukan sebagai kesatuan yang utuh lagi. Cara pandang ini mengakibatkan makin hidupnya sistem persaingan tak sehat antar caleg atau parpol dan semakin memudarkan kesediaan untuk dapat saling menerima.

? Etika dan Moralitas

Dalam kondisi seperti itu, prinsip-prinsip etika dan moral menjadi terabaikan. Giovanni Sartori pernah mengemukakan tiga tindakan politik negatif yang paling mutakhir. Berturut-turut adalah hilangnya etika–khususnya etika pelayanan bagi rakyat, terlalu banyaknya uang yang menggoda para penguasa dan terlalu mahalnya biaya politik hingga proses politik kian sulit dikendalikan. Svami Sathya Narayana (Wacana Mutiara: 69-70) menyayangkan bahwa para pelajar yang murni, lembut dan baik diresahkan, dicemaskan dan dirusak oleh beberapa pemimpin politik untuk mencapai tujuan-tujuan egois mereka. Politik itu sendiri baik, tetapi tidak baik untuk para pelajar. Kehidupan politik lebih baik diikuti setelah para pelajar tamat sekolah.

Oleh karena itu, seseorang yang akan berkecimpung di dalam kehidupan politik perlu menetapkan prinsip-prinsip dasar sebagai nilai ideal yang selalu disertakan dalam menetapkan cita-cita, memilih strategi, membuat keputusan dan dalam mengambil tindakan-tindakan nyata untuk kemajuan bersama. Prinsip dasar tersebut akan menumbuhkan dimensi etika dan moral pada pelaksanaan tugas dan kewajiban kepada masyarakat, bangsa dan negara dengan memberikan apa yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat.

Etika, atau filsafat moral mempunyai tujuan menerangkan kebaikan dan kejahatan (Teichman, 1998). Etika politik, dengan demikian, memiliki tujuan menjelaskan mana tingkah laku politik yang baik dan sebaliknya. Standar baik dalam konteks politik bagaimana politik diarahkan untuk memajukan kepentingan umum. Jadi kalau politik sudah mengarah pada kepentingan yang sangat pribadi dan golongan tertentu, itu politik yang tak beretika. Etika politik bisa berjalan kalau ada penghormatan terhadap kemanusiaan dan keadilan. Ini merupakan prasyarat mendasar yang perlu dijadikan acuan bersama dalam merumuskan politik demokratis yang berbasis etika dan moralitas.

Ketidakjelasan secara etis berbagai tindakan politik di negeri ini membuat keadaban publik saat ini mengalami kehancuran. Fungsi pelindung rakyat tidak berjalan sesuai komitmen. Keadaban publik yang hancur inilah yang seringkali merusak wajah hukum, budaya, pendidikan dan agama. Rusaknya sendi-sendi ini membuat wajah masa depan bangsa ini semakin kabur. Sebuah kekaburan yang disebabkan karena etika tidak dijadikan acuan dalam kehidupan politik.

Rakyat hanya disuguhi hal yang menyenangkan dan bersifat indrawi belaka. Artinya hanya diberi harapan tanpa realisasi. Inilah yang membuat rakyat terajari agar menerapkan orientasi hidup serba instan melalui berbagai bentuk simulakrum politik lewat kegiatan simakrama, dharma swaka dsb. Batas antara kebenaran dan kewajaran dikaburkan oleh keinginan dan kepentingan yang tak terbatas. Dalam Kakawin Nitisastra (Sargah XIII:9 Wirama Sardulawikridita) dinyatakan:
Ring wwang wastung iweh hinuttama, hane dehanya nityaneneb, sangkeng lobhanikangalap guna, muwah ring harsa tan kagraha, yekangde hilanging sakawruhika, ring purwatemah wigraha, nda tan kagraha rakwa teki, wekasan sirnabalik nirguna.
(Pangkal kesulitan yang terbesar bagi manusia tersembunyi dalam dirinya sendiri/ Nafsu loba menyebabkan orang tak dapat mencapai kebaikan yang dicita-citakan/ Itu pula yang menyebabkan semua pengetahuan yang dikumpulkan sejak lama hilang/ Kemudian tidak dapat dicari akhirnya habis tanpa meninggalkan bekas/)

Oleh karena itu dalam kitab Arthasastra ditegaskan bahwa seorang pemimpin berkewajiban mewujudkan kebaikan bagi rakyatnya. Menurut Kautilya, penulis buku ini, pemimpin harus berprinsip lebih banyak menyediakan waktu untuk rakyat. Ia harus bisa membagi waktu: 4 jam untuk istirahat, 3 jam untuk makan dan hiburan, serta selebihnya diabdikan kepada rakyat. Jadi, seorang pemimpin harus rela mengorbankan sebagian besar waktunya untuk melayani kepentingan rakyat.
Beberapa prinsip moral yang harus dipegang agar menjadi pemimpin yang baik menurut Svami Sathya Narayana adalah dimilikinya karakter individu (pribadi) dan karakter nasional. Dengan melepaskan kepentingan pribadi, melepaskan secara total pikiran kepemilikan “punyaku” dan “punyamu”, pemimpin sejati harus mempersembahkan segala kemampuannya bagi kesejahteraan bersama dan mengangkat reputasi negaranya.

? Lima Pilar Utama

Diperlukan lima pilar utama bagi pemimpin sebagai persiapan melakukan pelayanan (seva) tertinggi bagi rakyat dan negara. Pertama, sathya, memegang teguh kebenaran dan berusaha terus-menerus memperjuangkannya, betapa pun pahitnya. Dalam mengungkapkan kebenaran hendaknya bisa menimbulkan kebaikan bersama, dan tidak mencelakakan serta mengorbankan pihak lain. Kebenaran yang dipraktikkan dengan cara itu akan dapat mengatasi sekat-sekat perbedaan parpol, ideologi bahkan keyakinan.

Kedua, dharma, menerapkan kebajikan tanpa memperhitungkan kepentingan sendiri atau golongan, serta menggunakan tubuh dan pikiran untuk kebaikan orang banyak. Sariram Aadyam Khalu Dharma Saadhanam. Tubuh dan pikiran terutama ditujukan untuk pencapaian jalan kebajikan. Tubuh dan pikiran harus melakukan bermacam-macam fungsi demi kebaikan masyarakat, bangsa dan negara.
Ketiga, shanti, menumbuhkan kedamaian setiap saat yang terpancar dari kesadaran akan realitas di dalam diri. Keadaan ini merupakan manifestasi dari sat, keberadaan murni dari jiwa, karena kedamaian sendiri melampaui pemahaman. Visi sakral berkombinasi dengan kebebasan jiwa menghasilkan kedamaian yang dalam kenyataannya merupakan “madhura-ananda” atau kebahagiaan bagi seluruh rakyat.

Keempat, prema, memupuk cinta kasih murni tanpa ego. Bisa mengatasi kepicikan di dalam diri dan mengidentifikasikan diri dengan golongan lain dalam satu kesatuan. Politisi yang memiliki cinta kasih bagi yang lain, dengan berpegang pada kebenaran, dan membaktikan dirinya untuk kebaikan orang lain, dialah pelayan rakyat yang sebenar-benarnya.
Kelima, ahimsa, pantang menggunakan cara-cara kekerasan. Penyelesaian masalah dengan kekerasan justru akan mengundang kekerasan baru. Kekerasan bukannya menyadarkan lawan politik tetapi justru menyuburkan kebencian dan rasa dendam. Sebaliknya, dengan paham pantang kekerasan, caleg atau politisi dapat mengembangkan cinta kasih dan kemampuannya sehingga dapat mengaktualisasikan diri sebagai makhluk sosial yang menghargai heterogenitas, inklusivisme, pertukaran mutual, toleransi dan kebersamaan.

? Penutup

Dengan kelima pilar utama dan prinsip-prinsip moral itu, kita berharap akan semakin banyak lagi caleg atau politisi yang kelak akan menjadi pemimpin baik serta berpihak pada rakyat. Mereka yang menata dirinya secara inklusif, mengedepankan penerimaan tanpa diskriminasi, serta menghindari persaingan yang memicu konfik politik. Salah satu hymne dalam kitab Rg Veda telah mengisyaratkan pentingnya rasa kebersamaan itu. Sam gacchadhvam, sam vadadhvam, sam vo manamsi janatam.

Berkumpullah, berdiskusilah bersama, buatlah pikiranmu bersatu padu. Dengan pikiran yang bersatu padu itu akan bisa menumbuhkan keyakinan yang sama. Sebab,
Di mana ada keyakinan, di sana ada cinta kasih,
Di mana ada cinta kasih, di sana ada kedamaian,
Di mana ada kedamaian, di sana ada kebenaran,
Di mana ada kebenaran, di sana ada Tuhan,
Di mana ada Tuhan, di sana ada kebahagiaan.

(Diskursus Sathya Sai Baba, 21-11-1999)

Setengah jam berlalu, dua anak itu belum juga pulang. Bapaknya khawatir, apakah benar anak itu main ke warnet atau ke tempat lain. Akhirnya si bapak menyusul ke warnet. Benar juga, dua anak itu sedang main di depan komputer. “Lho…kalian bisa bermain internet?” tanya bapaknya heran. “Kan minta tolong diajarin Om yang jaga itu. Kata Om setengah jam main internetnya,” jawab si anak. Si bapak itu masih dengan rasa terkagum-kagum mengamati apa yang sedang dan telah dilakukan anaknya. Ternyata anaknya sedang memilih-milih gambar yang disukainya dengan bantuan internet. Anaknya memilih gambar Batman, Spiderman, dan Superman. Adiknya yang berusia 4 tahun, minta dicarikan gambar kupu-kupu, bunga, dan kucing.

Tidak usah tanggung-tanggung, pikir bapaknya. Sekalian saja ia akan mengajari anaknya memanfaatkan internet. Kemudian bapak itu mengajari anaknya menggunakan mesin pencari terhebat dunia: google.com. Bahkan akhirnya ia mengajari anaknya menggunakan google-earth: sebuah program untuk memotret bumi dari udara. Anak-anak itu sangat menyukai melihat foto udara menara Eifel, kota Jakarta, dan yang paling ia sukai adalah foto udara rumahnya sendiri. Lebih- lebih, ia sangat suka melihat foto udara rumahnya sendiri dari sudut pandang 3 dimensi. Foto udara 3 dimensi ini memberi kesan yang menakjubkan. Bila ia melihat foto udara rumahnya dari sisi selatan maka ia akan melihat di belakang rumahnya pemandangan gunung Tangkuban Perahu, dalam prespektif 3 dimensi.

Dalam kemajuan teknologi seperti sekarang ini mengetahui jawaban bukanlah menjadi yang paling penting. DR. Budi Rahardjo saat menghadiri pertemuan dengan para top eksekutif Indonesia menyatakan, ”Dulu kecerdasan seseorang diukur dari seberapa baik ia mampu menjawab pertanyaan. Sekarang kecerdasan seseorang lebih ditentukan dengan seberapa baik ia mengajukan pertanyaan.” Bila kita sudah memiliki pertanyaan yang berkualitas, untuk mencari jawaban sangat sederhana. Gunakan internet, google, wikipedia dan lain-lain. Teknologi itu akan memberi jawaban yang berlimpah dalam hitungan detik. Bahkan anak usia 5 tahun pun dapat menemukan jawaban bila ia mampu menggunakan teknologi internet.

DR. Dimitri Mahayana, rekan seperjuangan Budi Rahardjo, bahkan melangkah lebih jauh. Ia mendirikan sebuah forum bernama Sharing Vision. Sharing Vision ini memberi visi ke depan tentang teknologi informasi dan telekomunikasi kepada para top eksekutif Indonesia. Dari forum ini para pakar dan eksekutif saling bertanya saling berbagi pengalaman, dan saling memberikan jawaban yang berkualitas. Hasilnya? Luar biasanya! Banyak perusahaan dapat melakukan penghematan ratusan juta rupiah setelah mengikuti Sharing Vision atau menciptakan terobosan baru untuk memajukan perusahaan.

Tetapi biaya teknologi tinggi sangat mahal bagi pendidikan Indonesia. Untuk saat ini memang mahal. Tetapi trend ke depan, harga teknologi internet semakin murah – bahkan mungkin saja gratis. Misalnya, awal 2008 ini saya menikmati internet gratis dari operator AXIS. Dengan batas pemakaian 100 Mb, saya memanfaatkan internet gratis itu dengan puas.

Pertengahan tahun 2008, AXIS tidak memberi layanan internet gratis lagi. Meski demikian, AXIS menawarkan layanan internet dengan tarif sangat murah: 0,1 rupiah / Kb. Dengan tarif ini, para siswa – termasuk saya – dapat memakai internet puas hanya dengan biaya seribu atau dua ribu rupiah saja.

Satu hal yang perlu kita ingat adalah harga internet akan semakin murah. Saat ini, akses internet di warnet biasaya sekitar Rp 4.000,- per jam. Dua atau tiga tahun ke depan harga akses internet akan turun menjadi sekitar Rp 1.000,- per jam atau lebih murah lagi. Bukankah ini sangat menjanjikan?

Jika kita siap dengan strategi pendidikan yang tepat di dunia maya internet maka kemajuan internet akan membawa pendidikan kita akan lebih maju. Tetapi bila kita tidak bersiap-siap maka kemajuan internet justru akan meluluh-lantakkan dunia pendidikan kita. Mari kita merenung sejenak!

Bagaimana dengan dunia pendidikan kita?
Bagaimana dengan anak-anak didik kita?
Apakah anak didik kita memanfaatkan teknologi internet dengan baik?
Bukankah internet sering hanya digunakan untuk main game?
Bahkan internet sering digunakan untuk pornografi?

Teknologi, bagaimana pun, adalah semacam pedang. Ia dapat membantu kita memotong kayu. Tapi dapat juga memotong tangan kita. Hanya saja teknologi berbeda dengan pedang. Pedang dapat kita simpan dari jangkauan anak-anak kita. Tetapi teknologi informasi dan telekomunikasi ada di mana-mana. Kita tidak dapat menyembunyikannya dari anak-anak kita. Cepat atau lambat anak-anak kita akan menemukannya.

Dunia pendidikan kita sedang dalam kondisi kritis. Ditambah lagi situasi politik yang tidak selalu mendukung kemajuan pendidikan. Kendala biaya juga menghalangi dunia pendidikan kita untuk berkembang. Kesejahteraan guru? Kita juga sama-sama tahu betapa terpuruknya. Kondisi ini ditambah dengan kondisi-kondisi lain di Indonesia, menempatkan dunia pendidikan kita pada kondisi kritis. Untungnya, menurut Prof. Yohanes Surya, kondisi kritis akan mengantar kita ke MESTAKUNG: seMESTA menduKUNG. Akankah dunia pendidikan kita mengalami ”tipping point” melenting ke depan? Mungkin saja! Mengapa tidak?

Prof. Yohanes Surya telah membuktikannya. Ia bersama-sama dengan putra-putri Indonesia telah melenting ke depan dengan berhasil menjadi Juara Dunia Olimpiade Fisika Internasional di Singapura tahun 2006. Apa rahasianya?

Jangan kaget! Rahasia itu semua ternyata berfokus pada satu kata: MESTAKUNG. Istilah ini diambil dari konsep dasar fisika, bahwa ketika sesuatu dalam kondisi kritis maka setiap partikel di sekelilingnya akan bekerja serentak demi mencapai titik ideal.

Bagaimana pendapat Anda?
Semoga bermanfaat…Salam hangat…
(angger: agus Nggermanto; Pendiri APIQ)

Tidak dapat dipungkiri bahwa revolusi hijau telah menyelamatkan umat manusia dari bencana kelaparan. Kendati bencana kelaparan masih terjadi di beberapa belahan dunia, tetapi berkat revolusi hijau bencana besar yang memusnahkan banyak umat manusia tidaklah terjadi sampai saat ini. Namun di balik kisah sukses tersebut, teknologi revolusi hijau mendapat kritikan tajam karena dianggap tidak ramah lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Sebagai alternatifnya, oleh kaum pengeritiknya kemudian mengembangkan sistem pertanian organik yang lebih berselaras dengan alam dan melepaskan ketergantungan petani akan infut teknologi revolusi hijau. Sistem pertanian organik pun kemudian dianggap sebagai kontra revolusi petani atas revolusi hijau.

Kata Kuncinya : Pengelolaan Teknologi

Penerapan pertanian organic merupakan salah satu Dario pendekatan dalam pembangunman berkelanjutan yang esensinya bertujuan untuk melestarikan sumberdaya alam dalam jangka panjang untuk anak cucu kita. Hal ini tidak berarti kita meninggalkan teknologi yang berlandaskan ilmu pengetahuan baik yang disebut low maupun hight input.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, menghadapi teknologi baru apa pun juga menimbulkan dilemma, seperti menghadapi buah simnalakama. Adanya kelemahan manajemen, control, penguasaan teknologi dan rendahnya mutu sumberdaya manusia menyebabkan kehadiran teknologi pertanian modern terasa lebih merupakan beban dan ancaman. Teknologi layaknya pisau bermata dua, di satu sisi memudahkan dan memanjakan kita, tetapi di sisis lain dapat berdampak terhadap lingkungan bahkan dapat merengut nyawa kita setiap saat.

Memvonis teknologi sebagai biang keladi terhadap kerusakan lingkungan secara kaca mata kuda dengan menghentikan penerapan teknologi juga sangat tidak bijaksana. Kita meyakini bahwa setiap benda di dunia ini memiliki sisi baik dan sisi buruk. Hal ini merupakan suatu yang alami dan kodrati

Mungkin yang paling bijaksana untuk dilakukan adalah merubah cara pandang terhadap teknologi dan lingkungan sembari meminimalisir dampak negative dari teknologi terhadap lingkungan. Kata kuncinya adalah penerapan teknologi modern harus dibarengi dengan introduksi manajemen sebagai penemuan umat manusia paling besar di abad ke-20. Dengan demikian, kontroversi atau perdebatan antara teknologi revolusi hijau dengan pertanian organik tidak perlu terjadi dan berkepanjangan. Terpenting adalah bagaimana teknologi pertanian ( apapun namanya ) mampu menyediakan pangan demi kelangsungan hidup umat manusia, dan berpihak kepada para petani miskin bukan kepada perusahaan pertanian multinasional..