Kualitas pendidikan menjadi perhatian terus-menerus. Sebab, dengan kualitas pendidikan yang baiklah SDM Indonesia bisa eksis menghadapi persaingan global. Karena itu, unsur pendidik tak terkecuali para dosen terus dipacu untuk meningkatkan kualitas diri melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan sertifikasi sehingga lulusan perguruan tinggi (PT) semakin berkualitas. Terkait sertifikasi dosen, pemerintah memberlakukan persyaratan yang lebih ketat dibandingkan sebelumnya.

Praktisi pendidikan dari Undiknas University, Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana, S.E., M.M., Minggu (14/2) kemarin mengatakan, persyaratan sertifikasi bagi para dosen ke depan semakin ketat dan berat yang muaranya mengarah pada peningkatan kualitas. Raka Suardana yang Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Undiknas University ini menegaskan, para dosen yang ikut sertifikasi dan baru lulus program S2 tahun 2010 dan seterusnya, haruslah berasal dari lulusan Program Studi (PS) S2 dari lembaga pendidikan tinggi yang terakreditasi.

Sedangkan untuk naik pangkat dan golongan, minimal lulus dari PS terakreditasi B. Syarat dosen mengikuti sertifikasi salah satunya minimal S2. Mulai tahun ini, dosen yang lulusan S2 tahun 2010 dan seterusnya jika ingin mengikuti sertifikasi harus lulus dari PT (perguruan tinggi) yang terakreditasi. “Ketentuan ini berlaku sejak 24 Desember 2009 lalu,” ujarnya.

Tak hanya dosen yang dituntut meningkatkan kualitas, program studi yang dibuka oleh perguruan tinggi juga dituntut serupa. Terbukti, mulai tahun 2014 mendatang seluruh PS yang dimiliki perguruan tinggi baik negeri maupun swasta harus sudah semuanya terakreditasi. Jika tidak terakreditasi sampai pada tahun yang telah ditetapkan tersebut, PS bersangkutan tidak boleh menamatkan sarjana, master maupun doktor.

“Sedangkan sampai sekarang, masih ada PS yang belum terakreditasi. Jadi, persyaratan semakin ketat dan berat. Tidak cukup hanya izin operasional. Itu semua dalam rangka peningkatan kualitas,” ujar Ketua Program Studi Magister Manajemen Undiknas ini saat dihubungi di sela-sela perayaan Dies Natalis ke-41 Perdiknas, kemarin.

Sementara Koordinator Kopertis Wilayah VIII Prof. Dr. Baharudin mengatakan, dari 130-an perguruan tinggi swasta di Kopertis Wilayah VIII, sekitar 40 persen program studi yang dikelolanya belum terakreditasi. (08) sumber : www.balipost.com (15 Feb 2010)