Dahsyatnya arus globalisasi dewasa ini,telah memacu dengan begitu pesat lahirnya produk budaya moderen,termasuk TIK atau ITC (Information Technology & Communication) untuk memberi kemudahan hidup. Organisasi moderen telah identik dengan otomasi,serba computerize, dsb-nya ; singkatnya IT. Hadirnya ”Sosok” IT ini telah pula melahirkan satu era baru yang untuk mudahnya disebut saja Jaman E (e-government, e-bussines, e-education, e-learning, e-budgeting, e-procurement, dsb-nya). Lebih lanjut, jaman e ini akhirnya menstimulir juga komunitas serba e, seperti e-indonesia, e-indonesia initiatives (EII), dst-nya. Bagaimanapun ICT memang telah menjadi icon globalisasi. Indonesia ICT Award-pun telah diselenggarakan di tahun ini, dimana depkominfo menggandeng komunitas ICT nasional untuk mensukseskan award tersebut. Presiden SBY sendiri sangat concern dengan pengembangan ICT dengan membentuk Dewan Teknologi Informasi & Komunikasi Nasional,yang kini genap berusia 2 tahun.
Sejalan dengan jaman serba e ini, maka hampir semua organisasi baik organisasi profit,non-profit, maupun pemerintah berusaha untuk mendayagunakan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas proses guna mendukung pencapaian tujuan organisasinya.
Di lingkungan pemerintahan misalnya,TIK pada awalnya telah digunakan dalam aktivitas office administration,dan sekarang bahkan telah meluas penerapannya dalam proses perencanaan hingga pengambilan keputusan. Banyak pihak meyakini bahwa penerapan TIK pada birokrasi pemerintah merupakan salah satu indicator untuk mewujudkan good governance. Reformasi birokrasi akhirnya sejalan dengan tingkat keseriusan pemerintah mendayagunakan TIK dalam proses administrasi dan manajemen pemerintahan, termasuk didalamnya, urusan pelayanan public.Oleh sebab itu, instansi pemerintah perlu melakukan pengelolaan sumberdaya TIK secara baik dan benar. Pengelolaan sumberdaya TIK secara baik dan benar dapat memberikan value delivery yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja birokrasi.Kebutuhan yang sama juga terjadi pada lingkungan organisasi profit/bisnis dan bahkan pada organisasi nirlaba.
Pentingnya ITC atau TIK,secara jelas terungkap dalam acara Seminas Evaluasi 1 tahun Detiknas, yang disampaikan oleh tidak kurang dari 4 menteri : Mendiknas, Menkeu, Menkominfo dan Mendagri, di Gedung Dhanapala Depkeu, pada 22 November yang lalu. Dua pimpinan perguruan tinggi di Bali yang diundang dalam acara tersebut adalah Unwar dan salah satu sekolah tinggi di Denpasar. Menkominfo M.Nuh, yang mantan Rektor ITS ini mengatakan,”……saya ingin menyatukan seluruh departemen dengan TI…..”. Komitmen menkominfo ini telah dijabarkan kedalam 4 sasaran strategis departemen yang dipimpinnya dan 2 diantaranya adalah Perluasan dan pemerataan aksesibilitas masyarakat atas informasi dan sarana informasi komunikasi serta peningkatan SDM TIK yang professional.
Terkait dengan upaya peningkatan SDM TIK yang professional itu,depkominfo telah merintis sinergi dengan ITB menyelenggarakan pendidikan/prodi berkiblat IT (& CIO) mulai level S1 sampai Magister. Penyelenggaraan pendidikan TIK ini didorong oleh minimnya tenaga TIK yang tersedia, sementara kedepan akan menjadi kebutuhan utama bagi organisasi yang tetap ingin sintas dalam persaingan global. Ketersediaan akan SDM TIK yang professional, telah disinyalir sebagai hambatan pengembangan TIK di berbagai perusahaan dan birokrasi pemerintah.
Universitas Warmadewa, sebagai salah satu perguruan tinggi swasta terbesar di Bali, juga punya komitmen untuk membantu penyediaan tenaga TIK ini sejalan dengan upaya menyempurnakan perangkat e-education internal kampus (seperti Simak, hotspot, dll). Meskipun syarat penyelenggaraan pendidikan dibidang TIK tidak mudah, tapi dengan komitmen pimpinan universitas yang kuat dan dukungan seluruh civitas akademika Unwar, kita optimis akan bisa terwujud